tirto.id - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latif menyerahkan nama-nama calon deputi UKP PIP kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Hari ini saya menerima Kepala UKP Pancasila Pak Yudi Latif dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kemudian juga untuk deputi yang akan ditunjuk. Harapannya semua hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," kata Pramono Anung di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Menurut Pramono, nantinya Kepala UKP PIP akan langsung melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi Presiden sudah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Pancasila menjadi mata pelajaran yang ada di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan pendidikan tingkat tinggi.
"Tugas UKP ini adalah agar persoalan-persoalan yang menyangkut membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini bisa segera terwujud supaya persoalan kesenjangan bisa diatasi secara bersama-sama," ujarnya.
Pendanaan UKP PIP sejauh ini masih melekat di Sekretariat Kabinet dan dalam jangka panjang akan dikelola secara mandiri.
Sosialisasi UKP PIP, menurut Pramono juga akan dilakukan langsung oleh Presiden.
"Kalau Unit Kerja Presiden itu nanti Presiden yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat, sebab kalau UKP turun ke bawah tidak cukup, tapi kalau Presiden kan bisa sampai di mana-mana," demikian Pramono Anung.
Sementara itu, Yudi Latif masih belum mau membuka siapa saja nama-nama calon deputi yang disampaikan melalui Pramono Anung.
"Yang jelas, ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi, representasi golongan, tapi profesional. Ada deputi pengkajian dan materi, ada deputi advokasi, deputi pengendalian dan evaluasi," katanya.
Deputi Pengkajian akan membuat peta jalan (road map) mengenai pembinaan ideologi Pancasila, menyiapkan bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah dan menyediakan modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian.
"Kalau deputi advokasi itu utamanya melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat. Memproduksi berbagai konten digital dan lainnya," ujarnya.
Ia menimpali, "Deputi pengendalian dan evaluasi utamanya melakukan pengukuran. Apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan dengan Pancasila. Kita juga membuat indeks, misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia."
Dengan kata lain, menurut Yudi, bukan hanya rakyat yang dimonitor, melainkan kinerja pemerintah juga harus diukur apakah sejalan dengan Pancasila.
UKP PIP, dikemukakannya, akan sangat berbeda dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) saat Orde Baru.
"Pertama, dari segi kelembagaan kan beda. Kalau BP7 satu organisasi yang sangat raksasa sampai ke kabupaten-kabupaten, kalau ini ramping, kecil saja. Keseluruhan ini saja, ya barangkali sekitar 50 hingga 60 orang," ujarnya.
Ia menyatakan, "Fungsinya lebih mensinkronisasi koordinasi dan mengendalikan program-program yang ada di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi, delivery-nya langsung sebagian besar di kementerian dan lembaga yang ada. Kita hanya menyediakan konten pengendalian, evaluasinya tepat guna atau tidak, sesuai dengan harapan tidak. Kita yang ukur, kita yang mengevaluasi."
Yudi juga berjanji akan melibatkan berbagai komunitas dalam UKP PIP sehingga menciptakan optimisme baru di ruang publik dan tidak hanya diisi oleh caci maki, saling menjatuhkan.
"Misalnya, dengan mengadvokasi talenta-talenta terbaik di Indonesia untuk didukung berkembang. Talenta di bidang musik, olahraga, usaha start up, contohnya seperti Joey Alexander sehingga nanti muncul pahlawan baru di ruang publik yang membawa bendera dari Pancasila itu," katanya.
Selain itu, menurut dia, "Kemudian mengarusutamakan Pancasila di ruang publik lewat festival-festival anak muda, film-film pendek yang menceritakan berbagai sisi Pancasila, lomba-lomba yang menyasar generasi millenial lah. Pancasila ini jadi lifestyle."
UKP PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
Pada 7 Juni lalu, Presiden juga melantik Dewan Pengarah dan Kepala UKP PIP, yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Mohammad Mahfud MD, KH Ahmad Syafii Maarif, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
