tirto.id - Pemerintah mewajibkan sekolah-sekolah yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap membuka layanan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran 2021/2022.
Namun, aturan dalam SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021 tersebut tidak bersifat mutlak. Selain harus memenuhi sejumlah syarat untuk menggelar kelas tatap muka, sekolah tetap diwajibkan menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi murid yang belum diizinkan oleh orang tuanya berangkat ke sekolah.
Selain itu, merujuk ke penjelasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas mesti dilaksanakan dengan hati-hati dan mengedepankan keselamatan warga sekolah maupun keluarganya. Sebab pandemi Covid-19 di Indonesia belum benar-benar mereda.
Sementara agar para guru dan tenaga kependidikan lebih mudah melakukan persiapan menggelar pembelajaran di kelas, Kemendikbudristek merilis panduan sekolah tatap muka terbatas yang bisa diunduh publik via link ini. Sebagai turunan SKB 4 Menteri, buku itu memuat panduan teknis dalam penyiapan dan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pada masa pandemi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sudah menjelaskan, pembelajaran tatap muka terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa.
"[...] pembelajaran yang kita upayakan bersama ialah tatap muka terbatas. Sekali lagi, terbatas," kata Nadiem di Jakarta pada 9 Juni 2021 kemarin.
Dalam penjelasannya, Nadiem mengulang apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai contoh baik penerapan sekolah tatap muka terbatas. Contoh yang ia sampaikan ialah sekolah bisa memulai dengan mengatur 1 kelas diisi 25 persen murid, dengan kegiatan belajar mengajar hanya 2 jam, dan digelar 2 kali dalam sepekan.
"Sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM [pembelajaran tatap muka] terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam SKB 4 Menteri," tambah Nadiem.
"Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas dengan sedikit demi sedikit," ujar dia melanjutkan.
Menurut Nadiem, pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas yang disertai protokol kesehatan ketat perlu didorong. Ia mengaku mendengar langsung keluhan banyak guru ataupun peserta didik dan orang tua murid mengenai kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh yang dijalankan saat pandemi.
Uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas di masa pandemi Covid-19 sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu. Merujuk data Kemendikbudristek, uji coba itu telah dilaksanakan oleh sekitar 30 persen sekolah di Indonesia.
Yang Harus Dilakukan saat Persiapan Sekolah Tatap Muka
Demi mengedepankan prinsip kehati-hatian pada masa pandemi, sekolah diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam SKB 4 menteri sebelum menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Salah satunya adalah memenuhi daftar periksa yang sudah diatur dalam SKB tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan dinas-dinas pendidikan di daerah perlu memastikan bahwa sekolah sudah memenuhi daftar periksa itu sebelum menggelar PTM terbatas.
Banyak persiapan lainnya mesti diperhatikan sehingga Jumeri menyarankan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dioptimalkan untuk keperluan itu.
"Sekolah harus mempersiapkan SOP, infrastruktur, melakukan sosialisasi penerapan budaya sehat dan bersih, serta melakukan upaya kolaborasi dengan fasilitas kesehatan maupun pemangku kebijakan setempat," terang Jumeri pada 8 Juni lalu.
"Bangun kesadaran bersama antara keluarga dengan sekolah. Beri pemahaman pada orang tua peserta didik karena mereka punya peran penting dalam pembelajaran tatap muka terbatas," dia melanjutkan.
Perencanaan sekolah tatap muka terbatas yang memperhatikan penerapan protokol kesehatan pun tidak kalah penting. Salah satu yang patut menjadi fokus sekolah adalah memastikan semua guru dan murid bisa menjaga jarak fisik secara disiplin.
Karena itu, Jumeri meminta para pengelola sekolah mengoptimalkan penggunaan ruang di fasilitas pendidikan. Misalnya, membuka opsi penggunaan ruang terbuka untuk tempat pembelajaran tatap muka. Strategi ini dia anggap bisa meminimalisir risiko penularan Covid-19.
"[Salah satu] Kunci dari pencegahan penularan [Covid-19] adalah ventilasi di kelas yang sirkulasi udaranya bagus. Nah taman-taman yang kita miliki di sekolah, kemudian lapangan-lapangan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas [kelas]," ujar Jumeri.
Langkah yang tidak kalah penting ialah menghidupkan budaya bersih dan sehat di kalangan warga sekolah. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan pada protokol kesehatan, seperti memakai masker dan rajin mencuci tangan, terwujud di sekolah.
Jumeri meminta pengelola sekolah berfokus membangun karakter budaya bersih dan sehat lebih dahulu pada pekan-pekan awal PTM terbatas. Kata dia, para murid perlu didorong menjalankan budaya bersih dan sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan demi menjaga diri mereka maupun orang-orang di sekitarnya.
Dia mengingatkan lonjakan kasus penularan Covid-19 sering kali terjadi karena ketidakdisipilinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara benar. Jadi, memastikan semua warga sekolah disiplin menjalankan protokol kesehatan merupakan aspek utama dalam persiapan PTM terbatas.
Para guru sebaiknya tidak terburu-buru mengejar target penyampaian materi pembelajaran pada peserta didik. "Yang lebih diutamakan ialah penyampaian materi esensial, sementara sisanya dapat disampaikan melalui metode PJJ [belajar online]," Jumeri menjelaskan.
Mereka yang datang ke sekolah juga mesti berada dalam kondisi yang sehat. Jika ada guru atau siswa yang sakit, kata Jumeri, harus dipastikan bahwa mereka tidak berangkat ke sekolah sampai benar-benar pulih. Mereka yang melakukan perjalanan ke luar daerah pun mesti menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum menjalani pembelajaran tatap muka.
Penyelenggaraan PTM terbatas bergantung terhadap kesiapan sekolah dan perkembangan kondisi pandemi di setiap daerah. PTM terbatas juga berbasis pada penerapan PPKM Mikro yang diterapkan oleh Pemerintah.
Itulah mengapa, kata Jumeri, penyelenggaraan PTM terbatas tidak akan dipaksakan berlangsung secara serentak di semua sekolah. Para orang tua murid juga masih bisa memutuskan anaknya tidak datang ke sekolah dan memilih mengikuti pembelajaran jarak jauh.
"Secara nasional mungkin tidak akan sama antara satu provinsi dengan provinsi lain, antara kabupaten dengan kabupaten yang lain, bahkan antar-kecamatan itu juga mengikuti dinamika Covid-19 di wilayah masing-masing," ujar dia.
Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu menyarankan pengelola sekolah berkoordinasi secara intensif dengan Puskesmas terdekat untuk menyiapkan pelaksanaan protokol kesehatan sebelum PTM terbatas berlangsung.
Ia menegaskan semua pihak wajib menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, termasuk para guru dan murid. Maxi juga berharap para guru yang kembali mengajar telah menerima vaksinasi Covid-19. "Saya mohon kepala sekolah dan kepala dinas menjadikan vaksinasi ini sebagai syarat untuk para guru kembali mengajar," kata dia.
Saran untuk Orang Tua Murid
Keberhasilan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 tidak hanya bergantung pada peran guru dan tenaga kependidikan. Para orang tua murid juga perlu terlibat dalam upaya memastikan bahwa PTM Terbatas tidak memicu lonjakan kasus Covid-19.
Koordinator PMP dan Kerja Sama Ditjen PAUD Dikdasmen, Kemendikbudristek, Katman meminta para orang tua murid menghimpun informasi tentang kesiapan sekolah dan memperhatikan sarana lain yang menunjang keselamatan dan keamanan peserta didik. Ia pun mengimbau para orang tua murid memaksimalkan fungsi Satgas Covid-19 di sekolah.
"Prinsip PTM terbatas tetap mengacu pada keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Pada masa PTM terbatas yang akan dimulai di tahun ajaran 2021-2022, sekolah harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan opsi PJJ," kata Katman seperti dilansir laman Satgas Covid-19 pada Kamis (10/6/2021).
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai penyediaan 2 opsi pembelajaran, yakni PTM Terbatas dan PJJ, sudah tepat. Selain itu, kata dia, para orang tua murid dan pengelola sekolah juga perlu aktif membangun komunikasi secara efektif.
"Sehingga orang tua bisa mendapatkan penjelasan lengkap dari sekolah, dengan begitu orang tua betul-betul yakin dan tidak khawatir untuk mengantar anak-anaknya belajar kembali ke sekolah," lanjut pria yang populer dengan nama panggilan Kak Seto tersebut.
Kak Seto mengingatkan, para orang tua murid perlu menyadari semua anak pada dasarnya cerdas dan senang belajar. Sementara pembelajaran yang optimal memerlukan suasana aman, nyaman, dan membuat gembira bagi anak.
"Jadi mari kita ciptakan suasana tersebut di mana pun mereka belajar," ujar dia.
Editor: Agung DH
