Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meminta seluruh sentra dan sentra terpadu di lingkungan Kementerian Sosial mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial serta mendukung program prioritas Presiden, termasuk Sekolah Rakyat.
Menurutnya, unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos tidak cukup hanya berfokus pada pelayanan terhadap 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Sentra juga perlu berperan aktif dalam menjalankan program pemerintah yang menjadi mandat Presiden.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat memberikan arahan kepada para kepala sentra dan sentra terpadu dalam kegiatan Pemantauan Kinerja Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
“Kita juga harus memahami apa yang menjadi program-program dari Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Agus Jabo mencontohkan langkah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang menghadirkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk membantu anak-anak yang belum dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia berharap berbagai inovasi serupa dapat dikembangkan lebih luas.
“Jadi, satu, kita tetap akan melaksanakan program-program strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi kita, sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang, tetapi juga kemudian kita melaksanakan program-program yang bersifat mandatory, seperti sekolah rakyat," jelasnya.
Artinya, selain tugas pelayanan yang harus dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif, program-program yang menjadi mandat Presiden juga harus dijalankan secara aktif oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Ia menambahkan, mandat pemerintah dan amanat undang-undang perlu menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program rehabilitasi sosial ke depan.
“Jadi ada mandat undang-undang, ada mandat dari Bapak Presiden yang harus kita respons dan kita sikapi, yang tentunya ini juga harus mulai kita rencanakan ke depannya seperti apa,” imbuhnya.
Agus Jabo menegaskan, arah kebijakan rehabilitasi sosial perlu berlandaskan dua fokus utama, yakni optimalisasi pelayanan kepada kelompok Pemerlu Atensi Sosial serta keterlibatan aktif dalam mendukung program prioritas Presiden.
“Nah kedepan saya pikir konsepnya harus seperti itu. Layanan terhadap 12 kelompok rentan iya, tetapi mendukung program-program prioritas Presiden yang menjadi mandat ke kita dan itu sudah diterjemahkan oleh Pak Menteri dengan bahasa memakmurkan sentra itu,” urainya.
Konsep memakmurkan sentra dimaknai sebagai upaya menjadikan sentra sebagai Center of Excellence atau pusat unggulan pelayanan sosial. Konsep tersebut mencakup tiga komponen, yakni pusat rujukan utama rehabilitasi sosial, percontohan praktik terbaik, serta pusat pembelajaran dengan standar kualitas layanan tinggi.
Agus Jabo menjelaskan, kelompok yang menjadi sasaran pelayanan sosial memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda. Sebagian menghadapi persoalan ekonomi dan masuk kategori fakir miskin, yang menjadi ranah Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Pemberdayaan Sosial.
Sementara itu, kelompok lainnya menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan pemulihan fungsi sosial agar dapat kembali berdaya. Kelompok tersebut mencakup lanjut usia, anak-anak, korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya (Napza), orang dengan gangguan jiwa atau ODGC, serta kelompok rentan lainnya.
“Tugas kita di Rehsos itu kan 11. Yang 12 tugas dari Linjamsos dan Dayasos. Nah 11 inilah yang kemudian harus kita maksimalkan pelayanannya. Kalau kemudian maksimal pelayanannya itu bisa terwujud itu pasti sentra akan makmur,” pungkasnya.
Ia menekankan, memakmurkan sentra bukan sekadar meningkatkan jumlah orang yang datang ke fasilitas tersebut. Hal terpenting adalah memastikan aktivitas sentra benar-benar berisi pelayanan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Memakmurkan sentra sekali lagi bukan hanya sekadar ramai di sentra-sentra, tetapi ramainya itu berisi tentang pelayanan-pelayanan rehabilitasi sosial.”
Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus Jabo mengakui perlunya pembenahan menyeluruh. Upaya itu meliputi penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan spesialisasi layanan, standardisasi pelayanan, perbaikan tata kelola, peningkatan mutu layanan unggulan, penguatan pengelolaan keuangan, serta optimalisasi produktivitas.
Meski demikian, ia optimistis sentra dan sentra terpadu mampu menjadi pusat unggulan rehabilitasi sosial karena memiliki pengalaman panjang dalam memberikan pelayanan. Pengalaman tersebut juga mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga, khususnya dalam penanganan rehabilitasi dan deradikalisasi.
“Kita semua tahu, institusi-institusi dari luar sangat memberikan apresiasi kepada Kemensos terutama dalam hal rehabilitasi, terutama dalam hal deradikalisasi. Dari BNPT, dari Densus itu, itu sangat mengapresiasi dan kita dianggap sebagai kekuatan nomor satu di Indonesia dalam urusan rehabilitasi.
Artinya kalau untuk deradikalisasi saja kita hebat, tentunya kita juga akan hebat untuk pelayanan-pelayanan atau proses-proses rehabilitasi di sektor-sektor yang lain,” tegasnya.
Selain pengalaman dan kompetensi, dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam pengembangan sentra sebagai Center of Excellence. Agus Jabo menyebut komitmen Presiden untuk mendukung program sosial menjadi modal bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Kalau memang mau memamurkan juga harus konsisten. Mulai dari sarpras pendukungnya, sumber daya manusianya, termasuk anggarannya. Dan Pak Presiden komit kalau persoalan program sosial untuk rakyat itu akan didukung,” katanya.
Agus Jabo juga menyoroti perlunya memperkuat kolaborasi antara sentra Kemensos dan pemerintah daerah, khususnya dinas sosial. Menurutnya, koordinasi yang belum optimal dapat menghambat penanganan persoalan sosial di masyarakat.
Ia menyebut sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan rumah singgah, serta peningkatan kasus orang dengan gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama.
“Saya lihat di lapangan, kadang-kadang kita dengan dinas sosial juga kurang kolaboratif. Jalan sendiri-sendiri. Dan selalu yang disampingkan dinas sosial ke Kemensos, kalau mereka ketemu kita, minta dukungan sarpres, rumah singgah, mengeluh tentang ODGC, tiap jam 12 malam ada dua truk masuk. Sejak dulu awal saya dari Wamensos sampai sekarang, keluhan dari pemerintah daerah selalu itu.”
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rabiah mengatakan kegiatan pemantauan tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja UPT, mengidentifikasi capaian dan kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh sentra dan sentra terpadu diharapkan dapat menyampaikan kondisi serta perkembangan pelaksanaan tugas secara objektif. Hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berikutnya.
“Kegiatan ini menjadi indikator karena kedepan kita ingin membawa sentra terpadu dan sentra menjadi pusat rujukan di pelayanan rehabilitasi sosial baik itu dari kelembagaan dengan memberikan spesialisasi dari layanan-layanan yang dilakukan oleh masing-masing sentra berikut juga perkembangan kapasitas SDM, layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan di sentra terpadu dan sentra,” katanya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
