tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman pribadi di Jalan Haji Bau Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, sekitar pukul 11.30 WIT.
Juru Bicara Wapres Husain Abdullah menyampaikan melalui pesan pendek yang diterima di Jakarta, Sabtu, bahwa kunjungan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bersifat kekeluargaan.
"Lebih banyak bicara masalah-masalah ringan bersifat kekeluargaan," kata Husain.
AHY diterima Wapres Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla, dan putra tertua Wapres, Solihin Jusuf Kalla.
Sembari menikmati kue tradisional khas Makassar, Buroncong, yang disediakan Mufidah Kalla, AHY juga menceritakan perjalanannya ke beberapa kota di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar.
Berdasarkan laporan Antara, AHY tiba di kota itu pada Kamis (26/10/2017) dan akan menggelar safari politik hingga hari ini.
AHY telah mengunjungi Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan kuliah umum kebangsaan dan bersilaturahmi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada Kamis malam lalu.
Keesokan harinya dia meresmikan The Yudhoyono Institute dan menghadiri konsolidasi temu kader Partai Demokrat yang dihadiri seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan serta simpatisan.
Hari ini, sebelum bersilaturahmi kepada JK, AHY menunaikan subuh berjemaah di Masjid Terapung untuk kemudian menghadiri upacara Sumpah Pemuda di Pantai Losari, Makassar.
Safari politik keluarga Cikeas ini tak hanya dilakukan oleh AHY, sehari sebelumnya, pada Jumat kemarin, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang Istana Merdeka, Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Ayah AHY ini tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 14.00 WIB langsung disambut Menteri Sekretaris Negara Pratikno di tangga samping Istana Merdeka.
Presiden dan SBY langsung berbincang santai di beranda belakang Istana Merdeka. Pertemuan satu jam tersebut disinyalir membicarakan mengenai UU Ormas yang baru saja disahkan oleh DPR. Pada Kamis, SBY sempat mengeluarkan ancaman akan merilis petisi politik jika pemerintah tidak merevisi UU tersebut.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
