Siapa Maulana Bungaran yang Dilantik Jadi Wamen Imipas?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto melantik M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) dalam upacara pelantikan pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Maulana menggantikan Silmy Karim dan menjadi salah satu pejabat baru yang dipercaya mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Maulana Bungaran bukan sosok baru di dunia politik dan hukum Indonesia. Ia dikenal sebagai advokat yang pernah menjadi bagian dari tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.

Pengangkatan Maulana Bungaran berlangsung setelah posisi Wamen Imipas kosong menyusul pencopotan Silmy Karim yang terseret kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Silmy sebagai tersangka pada 4 Juni 2026 dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. KPK menduga praktik tersebut berlangsung saat Silmy menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023–2024.

Setelah Silmy ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, pemerintah belum langsung menunjuk pengganti, hingga akhirnya Presiden Prabowo melantik Maulana Bungaran untuk mengisi jabatan tersebut pada 15 Oktober 2026.

Profil Maulana Bungaran

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., merupakan seorang advokat yang juga aktif dalam kegiatan politik melalui Partai Gerindra. Dilansir laman Jari Ungu, Maulana berusia 44 tahun dan berdomisili di Kota Depok.

Nama Maulana dikenal luas dalam konteks politik nasional ketika ia masuk dalam tim advokat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam dokumen resmi MK, namanya tercantum sebagai salah satu advokat yang mewakili Prabowo dan Gibran sebagai pihak terkait dalam perkara sengketa hasil pemilihan presiden tersebut. Keterlibatan dalam perkara itu menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejak Maulana di bidang hukum.

Di luar profesinya sebagai advokat, Maulana Bungaran aktif di Partai Gerindra. Ia pernah menduduki sejumlah posisi organisasi pada periode 2020-2023, di antaranya Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra dan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

Maulana juga tercatat pernah menjabat Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air pada 2016-2023 serta Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya pada 2022-2023.

Pengalaman Maulana di bidang hukum juga mencakup keterlibatannya dalam proses seleksi pejabat lembaga negara. Ia pernah dipercaya menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Penunjukan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025, bersama empat anggota pansel lainnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Maulana Bungaran sebagai Wamen Imipas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10/2026).

Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan pejabat dan pengucapan sumpah atau janji jabatan yang dipandu Prabowo.

Maulana menggantikan Silmy Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelantikan tersebut berlangsung bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat lain, termasuk Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Dalam rangkaian perombakan pejabat yang sama, Letnan Jenderal Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI, dan Jenderal Tandyo Budi Revita menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).