Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurun Tipis

tirto.id - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengatakan produksi minyak sawit nasional di 2016 mengalami penurunan 1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Catatan GAPKI menyebutkan produk minyak sawit Indonesia pada 2016 mencapai 34,5 juta ton. Sementara produksi pada 2015 mencapai 35,5 juta ton.

Menurut Joko penurunan produksi tersebut disebabkan oleh anomali musim La nina yang terjadi di Indonesia dengan periode cukup panjang selama 2016.

"Produksi memang turun, tapi tidak banyak. Penurunan sebesar tiga persen," kata Joko, dalam jumpa pers Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 dan Prospek 2017 di Jakarta, pada Selasa (31/1/2017) seperti dikutip Antara.

Joko memerinci, berdasarkan data GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia pada 2016 terdiri dari Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 31,5 juta ton dan Palm Kernel Oil (PKO) sebanyak 3 juta ton. Sebagai perbandingan, pada 2015, produksi CPO sebanyak 32,5 juta ton dan PKO sebanyak 3 juta ton.

Meskipun ada penurunan, Joko berpendapat, secara garis besar produksi minyak sawit nasional pada 2016 masih relatif baik. Banyak kekhawatiran bahwa produksi dalam negeri akan anjlok hingga 30 persen, namun pada akhirnya penurunan hanya terjadi sebesar tiga persen jika dibanding tahun sebelumnya.

Hanya saja, menurut Joko, hingga akhir 2016, stok CPO Indonesia cuma 1 juta ton. Jumlah itu merupakan yang terendah dibandingkan periode sebelumnya, yakni rata-rata ada stok CPO sebanyak 4,5 juta ton di akhir tahun.

Joko berpendapat sebenarnya prospek perbaikan produksi sawit nasional di 2017 terbuka lebar.

"Tahun 2017, harapannya pemerintah membantu dalam menyelesaikan hambatan perdagangan di berbagai negara, dan berharap pasar Amerika tetap naik meskipun masih tergantung kebijakan Donald Trump," kata Joko.

Tapi, Joko mengeluhkan sejumlah hambatan lain berisiko menekan industri sawit. Salah satu hambatan ialah adanya wacana dari pemerintah untuk melakukan moratorium penanaman sawit. Selain itu, belum ada kepastian hukum menyangkut lahan atau tata ruang, seperti permasalahan tumpang tindih lahan.

Hingga kini, pemerintah memang belum menerbitkan aturan baru terkait moratorium perkebunan kelapa sawit. Padahal, rencana ini sudah muncul sejak awal 2016 lalu.