Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Peresmian ini dilakukan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Presiden Prabowo pada pengujung pidatonya pada acara Rakornas TPAKD, dilansir dari Antara.
Selepas itu, prosesi dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Prosesi peresmian itu sekaligus menutup acara Rakornas TPAKD Tahun 2026 yang diikuti para pimpinan daerah, yaitu gubernur dan bupati, penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah, penyedia pembiayaan, jajaran pejabat negara, menteri-menteri dan pimpinan lembaga.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, yang diluncurkan pada hari ini, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, untuk menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang terbentuk pada tahun 2006.
Dewan baru itu dipimpin Presiden Prabowo sebagai Ketua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Wakil Ketua, Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua Harian, dan beberapa menteri sebagai anggota.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan laporannya kepada Presiden di atas panggung, menjelaskan orientasi dan fokus Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), dan rasa aman mengelola keuangan (financial security), yang seluruhnya diukur dari tingkat keluarga.
"Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tetapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga. Jadi, kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Bapak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," kata Airlangga menjelaskan fokus dari DNKK.
