tirto.id - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menagih pemerintah agar segera mencairkan bantuan sosial (bansos) penganganan COVID-19. Hal ini APPSI suarakan usai Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga delapan hari ke depan atau sampai 2 Agustus 2021.
Wakil Ketua Umum DPP APPSI Sarman Simanjorang mengatakan, momentum PPKM Level 4 ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan modal sebesar Rp1,2 juta yang telah disiapkan agar para pelaku UKM dapat bangkit secara perlahan.
“Ini waktu yang tepat untuk mempercepat insentif ke UKM,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Senin (26/7/2021).
Sarman mengatakan, pelaku UKM lain yang belum bisa beroperasi yang berada di pusat perdagangan dan mal harus lebih sabar sampai 2 Agustus. Termasuk mereka yang bergerak di sektor jasa dan pariwisata.
“Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah bagi pelaku usaha untuk mampu bertahan mengingat arus kas yang sudah krisis. Semoga masih mampu bertahan sampai tanggal 2 Agustus dan tidak melakukan PHK,” jelas dia.
Karena itu, Sarman menyarankan agar pemerintah segera memberikan insentif khusus, terutama para tenant yang membuka usaha di mal dan pusat perdagangan karena mereka sama sekali tak ada pemasukan, sedangkan biaya operasional tetap mereka dikeluarkan seperti biaya sewa, gaji dan retribusi.
"Setidaknya geliat ekonomi akan mulai tumbuh dan psikologi pelaku usaha mulai terbangun dari yang tadinya pesimis menjadi optimis. Sekalipun pasti omzet dan profitnya belum maksimal, namun setidaknya sudah ada asa atau harapan bahwa ekonomi perlahan akan bangkit," kata dia.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib mengatakan, selain insentif ia meminta pemerintah melakukan percepatan vaksinasi di pasar tradisional sehingga herd immunity bisa terbentuk.
"Agar masyarakat bisa percaya untuk kembali belanja di pasar tradisional. Sehingga membentuk rasa percaya pasar tradisional adalah tempat transaksi yang nyaman," kata dia, Senin (26/7/2021).
Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak sewenang-wenang terhadap kebijakan masing-masing daerah yang sudah di arahkan oleh presiden. Artinya pembukaan pasar tradisional harus menyeluruh walau bukan pedagang yang menjual bahan pokok tetap harus dibuka dengan protokol kesehatan dan ketetapan jam operasional.
"Kami minta pemerintah lebih memfasilitasi pedagang dengan melengkapi fasilitas cuci tangan, masker. Kami minta kepada pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan pendataan kepada pedagang-pedagang yang sangat membutuhkan agar mendapat insentif atau mendapat penambahan modal karena kondisi yang terpuruk selama beberapa bulan terakhir," kata dia.
Ia juga berharap agar kebijakan ini dilakukan dengan serius dan dijalankan agar perputaran ekonomi daerah segera pulih dan pasar tradisional kembali menjadi tempat transaksi yang nyaman untuk masyarakat.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
