tirto.id - Pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda di perbatasan RI-Malaysia tepatnya di patok 7 Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin pagi diguyur hujan, namun tetap berlangsung khidmat dan lancar.
500 orang dari sejumlah sekolah di lima kecamatan Pulau Sebatik turut serta dalam pelaksanaan upacara Peringatan Sumpah Pemuda.
Sebagai rangkaian Hari Sumpah Pemuda di pulau yang berbatasan dengan Malaysia ini sebelumnya digelar perkemahan atau Jambore Tapal Batas II sejak 24 Oktober 2019.
Rajawali, salah seorang Pembina Pramuka pada kegiatan tersebut menyebutkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda di tapal batas RI-Malaysia ini berlangsung lancar dan khidmat.
“Walaupun lokasi pelaksanaan upacara di Patok 7 Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dalam kondisi becek karena diguyur hujan sejak dini hari, upacara tetap berlangsung dengan baik dan lancar,” ujarnya melalui Antara.
Camat Sebatik Tengah, H Zulkifli bertindak selaku inspektur upacara.
Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan Surat Hibah Bumi Perkemahan Perbatasan dari Kepaka Desa Sei Limau Mardin kepada Ketua Kwartir Ranting (Kwarran) Pramuka Sebatik Tengah.
Sementara di Jakarta, ribuan buruh dan mahasiswa kembali turun ke jalanan, Senin (28/10/2019), bertepatan dengan hari sumpah pemuda.
Mereka akan menggelar long march dari Bundaran HI ke Istana Merdeka karena tuntutan aksi #ReformasiDikorupsi tidak dipenuhi.
"Ada Gebrak (Gerakan Buruh untuk Rakyat), ada pelajar, juga mahasiswa dari berbagai aliansi. Dari Borak (Border Rakyat) juga turun," anggota Borak Natado Putrawan menjelaskan siapa saja yang turun aksi saat dihubungi pada Senin (28/10/2019).
Rencananya demonstrasi akan dihadiri sekitar 7.000 buruh dan 1.000-2.000 massa Borak. Massa Borak sendiri terdiri dari mahasiswa dari sejumlah kampus, yakni Universitas Moestopo, Universitas Pasundan, Universitas Parahyangan, Universitas Mpu Tantular, ISTN, dan Universitas Al Azhar Indonesia.
Dalam aksi ini massa masih membawa tujuh tuntutan #ReformasiDikorupsi. Borak sendiri membawa empat tuntutan tambahan, pertama ialah menolak "Kantor Polisi Kuningan" alias menolak Irjen pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.
Alasannya, kata Natado, KPK dibentuk lantaran kepolisian dan aparat penegak hukum lain gagal dalam memberantas korupsi.
Mereka pun menolak Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu, sebab sejumlah menteri memiliki catatan terkait kejahatan hak asasi manusia. Misalnya saja Prabowo Subianto dan mantan Kapolri Tito Karnavian.
Selain di Jakarta, aksi serupa digelar di Malang, Makassar, Yogyakarta, dan Gresik.
Penulis: Destri Ananda Prihatini
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
