tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengecek langsung dua kantor pelayanan integritas yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPT) Provinsi Jambi pada Jumat (15/4/2016).
"Dulu pelayanan tertutup, tapi sekarang harus transparan supaya masyarakat bisa mengawasi dan birokrasi menjadi terarah," kata Yuddy memberi masukan.
Menteri Yuddy mengatakan kecil kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur, karena pelayanan, transparansi, prosedur, dan desain tata ruang di kantor pelayanan integritas di dua badan itu sudah sangat terlihat.
Walaupun sudah baik, namun ke depan pelayanan dua instansi pemerintah tersebut harus ditingkatkan menjadi prima dan diharapkan dapat menjamin kepuasan masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya di Jambi, Menpan bersama jajarannya membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOPANRB) bersama kepala daerah dan instansi di Jambi.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan masukan untuk membanguan aparatur yang profesional dan taat hukum.
Yuddy berpedapat bahwa rapat koordinasi yang diselenggarakan di Jambi bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah terhadap berbagai kebijakan strategis di bidang PANRB, sesuai dengan dinamika isu-isu strategis yang berkembang.
Sebab itu, Yuddy berharap seluruh instansi yang mengikuti FORKOPANRB dapat menyesuaikan program ataupun kegiatan di bidang PANRB sehingga sejalan dengan kebijakan strategis yag telah ditetapkan.
Reporter: Rima Suliastini
Penulis: Rima Suliastini
