tirto.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut pihaknya akan menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan pribadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Untuk di Jakarta, agenda uji emisi akan dilaksanakan di Taman Margasatwa Ragunan.
Uji emisi gratis juga akan dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi secara serentak pada 5 Juni mendatang. Masyarakat dapat mendaftar program tersebut secara gratis melalui pranala: https://ujiemisi.jakarta.go.id/.
Kata Asep, agenda uji emisi gratis tersebut dilaksanakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 dan HUT Kota Jakarta ke-496. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar kampanye publik pada 4 Juni mendatang—satu hari sebelum agenda uji emisi—di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat.
Asep menyebut bahwa uji emisi secara berkala dan beralih ke transportasi publik massal efektif perbaiki kualitas udara.
Ia mengatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal itu yang dituangkan dalam Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) telah dirumuskan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan berbasis data dalam merencanakan perbaikan kualitas udara ibu kota sampai 2030.
“Kami menyusun kebijakan ini berdasarkan pendekatan saintifik dan evidence based,” kata Asep dalam sebuah diskusi publik bersama Vital Strategies, Senin (29/5/2023).
Berdasarkan kajian tersebut, lanjut Asep, strategi yang paling bermanfaat adalah uji emisi berkala dan peralihan masyarakat dari menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke transportasi publik massal.
Country Coordinator Vital Strategies Indonesia, Chintya Imelda Maidir, menambahkan bahwa berdasarkan hasil kajiannya ditemukan bahwa manfaat total dari semua intervensi SPPU ini jika dilaksanakan dapat mencapai Rp 643 triliun (45,5 milliar dolar AS) atau 23 persen dari PDRB Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal intervensi, manfaat terbesar berasal dari uji emisi (kontribusi sekitar 32 persen dari total manfaat dengan jumlah sekitar Rp203 triliun), diikuti oleh peralihan ke transportasi publik (25 persen, Rp162 triliun).
“Jadi sangat tepat jika Dinas Lingkungan Hidup memilih uji emisi berkala dan beralih ke transportasi publik sebagai isu yang diarusutamakan dengan mengajak publik ikut serta,” kata Imelda.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
