Pemprov Banten dan Jatim MoU Kerja Sama Pembangunan Ekonomi

tirto.id - Dua provinsi di Pulau Jawa, Banten dan Jawa Timur menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan ekonomi daerah dalam acara “workshop” Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, Jawa Timur.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah, yaitu Gubernur Banten, Wahidin Halim dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah masing-masing.

Kepala Disperindag Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, kesepakatan kerja sama tersebut untuk mensinergikan program-program percepatan pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Banten melalui kegiatan kerja sama antardaerah.

Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan kinerja perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam MoU ini untuk melakukan kerja sama pembangunan daerah dengan ruang lingkup meliputi aspek perumusan kebijakan dan strategi serta peningkatan sektor perekonomian daerah,” kata Badar, di Serang, Rabu (22/11/2017).

Adapun objek kesepakatan bersama ini, kata Babar, adalah kerja sama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi industri, perdagangan dan investasi, pertanian, pertambangan dan energi, kebudayaan dan pariwisata.

“Disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing masing,” kata Babar menjelaskan.

Selain Gubernur se Indonesia, hadir pula para asisten daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk membahas peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang SMA dan SMK Negeri Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dalam pelaksanaan MoU tersebut, kata Babar, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo berharap agar APPSI sebagai organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar-Pemerintah Provinsi dan sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.