Menuju konten utama

Pemerintah Terus Pacu Pemulihan Faskes Pascabencana Sumatera

Pemerintah terus memacu pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana di Sumatera. Pemda diminta meningkatkan realisasi anggaran pemulihan.

Pemerintah Terus Pacu Pemulihan Faskes Pascabencana Sumatera
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri). FOTO/Dok. Kemendagri
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Utara akhir 2025 lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan proses pembangunan serta pemulihan fasilitas kesehatan terus berjalan dengan perencanaan selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, hingga 2028.

"Kami sampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa proses percepatan oleh pemerintah pusat yang ditarget tiga tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/10/2026).

Dia menyatakan hal itu usai Rapat Koordinasi membahas Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera.

Tito menegaskan, rehab-rekon tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga didorong ikut mempercepat proses pemulihan.

"Pemulihan ini harus dijaga bersama-sama pusat, kementerian/lembaga, dan juga daerah yang juga dapat anggaran sama-sama kepala daerah yang bekerja," ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran tambahan kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak, dengan transfer secara bertahap.

Pada tahap awal, pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar per kabupaten/kota yang terdampak, ditambah dukungan dari pemerintah provinsi.

Kemudian, pemerintah pusat memberikan tambahan keuangan daerah sekitar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi. Bantuan berikutnya kembali diberikan pada Agustus dengan nilai sekitar Rp1,9 triliun.

Namun, Tito menyoroti realisasi anggaran di daerah yang masih bervariasi. Terdapat daerah yang mencatatkan realisasi anggaran tinggi, tetapi ada pula yang masih di bawah 10 persen per Oktober 2026.

Karena itu, Tito berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penggunaan anggaran untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

"Kami bekerja dari pemulihan pusat. Pemulihan ini harus dijaga bersama-sama pusat, KL, dan juga daerah yang juga dapat anggaran sama-sama kepala daerah yang bekerja," kata Tito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pesan imbauan kepada masyarakat terkait dampak bencana terhadap kesehatan.

Budi mengatakan dampak kondisi pascabencana bisa dirasakan cukup signifikan, terutama oleh kelompok rentan seperti lansia, wanita, dan anak. Ia menyarankan warga mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi lingkungan berisiko menganggu kesehatan.

Budi mengatakan masyarakat juga perlu memperhatikan gejala gangguan kesehatan yang muncul setelah terpapar kondisi lingkungan pascabencana.

Menurut dia, gangguan kesehatan tidak selalu muncul secara langsung dalam kondisi berat. Karena itu, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan apabila mulai mengalami gejala.

Budi memastikan fasilitas kesehatan telah disiapkan untuk menangani gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi pascabencana, termasuk dengan dukungan obat-obatan.

Baca juga artikel terkait PENANGANAN BENCANA atau tulisan lainnya dari Merlina Aryanti

tirto.id - Aktual dan Tren
Reporter: Merlina Aryanti
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Addi M Idhom