tirto.id - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsyari menilai rekomendasi dari Khofifah Indar Parawansa kepada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy soal jabatan di Kementerian Agama bukan masalah.
"Masa cuma bilang bagus doang bisa dibawa ke kasus korupsi dan etik?" Kata Feri ketika dihubungi reporter Tirto pada Sabtu (23/3/2019).
Menurutnya, hal itu bisa kemudian dianggap masalah jika rekomendasi itu bersifat memaksa atau merusak prosedur yang ada. Jika demikian, menurutnya DPRD bisa mulai bergerak untuk mempertimbangkan sanksi etik terhadap Khofifah.
Lebih lanjut Feri mengatakan, Khofifah baru bisa dibilang terlibat dalam kasus jual beli jabatan jika kemudian ditemukan ada aliran uang atau hadiah ke Khofifah.
"Jadi perlu bukti yang kuat untuk membawa orang seperti Khofifah dalam kasus ini," katanya.
Ia pun meminta kepada Romy agar tidak sembarangan menyeret nama orang lain guna memperkeruh suasana politik atau menghambat perkaranya. Ia katakan, jika Romy memang serius seharusnya ia membeberkan bukti keterlibatan orang-orang yang ia sebut ke penyidik.
Sebelumnya Romy membantah adanya jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ia mengaku hanya meneruskan aspirasi soal sosok yang cocok menempati suatu jabatan ke pihak Kementerian Agama.
Salah satu aspirasi itu datang dari Gubernur Jawa Timur saat ini Khofifah Indar Parawansa. Romy mengaku, Khofifah pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin kepadanga. Sebagai catatan Haris merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini.
"Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan 'Mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus'," kata Romy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (22/3/2019).
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Irwan Syambudi
