PD Pasar Jaya Sebut PKL Enggan Pindah Blok F Sebab Masih Sepi

tirto.id - PD Pasar Jaya mengklaim Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sebetulnya cukup untuk menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memperoleh lapak di jembatan penyeberangan multifungsi (skybridge). Hanya saja memang kawasan tersebut masih dipandang sepi pengunjung sehingga tidak bisa menyaingi pendapatan yang diperoleh apabila mereka berjualan di trotoar.

“Sudah selesai [persiapannya]. Kami tinggal menunggu mereka masuk. Tapi merekanya yang enggak mau masuk [ke Blok F],” kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (22/1/2019).

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa Blok F bisa mengakomodasi hingga sebanyak 149 PKL. Namun, dari pengundian lapak yang dilakukan pada November 2018, hanya ada sebanyak 76 PKL yang datang untuk mengambil undian.

Oleh karena minat dari para PKL yang tidak begitu besar, Arief meminta agar Blok F bisa diisi terlebih dahulu sehingga suasananya lebih ramai. Sejumlah insentif pun diberikan. Salah satunya dengan menggratiskan retribusi untuk sementara waktu bagi para PKL yang berpindah ke Blok F.

“Jangan pesimis dulu. Saya tahu itu memang kehidupan mereka, cuma kan tetap harus ada yang patuh. Saya juga bisa kasih, misalkan grace period untuk berapa bulan gitu. Semuanya dibuka untuk negosiasi, pokoknya perintah gubernur dijalankan,” ujar Arief.

Namun kendati menjanjikan adanya insentif pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu, Arief menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan selamanya. Ia menilai pengelolaan tidak akan maju apabila penggratisan terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara permanen.

“Arahannya kan kami diminta untuk menyiapkan tempat penampungan [PKL]. Nah, penampungannya sekarang ini sudah kami siapkan,” ucap Arief.

Upaya untuk mengatasi para PKL di sekitar Stasiun Tanah Abang yang berjualan di trotoar memang masih terus dilakukan. Dari sebanyak 650 PKL yang terdaftar, jumlah yang memperoleh lapak di skybridge hanya 446 PKL. Maka dari itu, pemerintah provinsi pun masih memiliki tugas untuk menyiapkan tempat penampungan bagi ratusan PKL sisanya.