Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung potensi ekonomi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Janji tersebut mulai dari penanganan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, hingga pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Dody mengatakan Banten memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata yang perlu didukung dengan infrastruktur memadai.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
"Banten punya potensi luar biasa, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Saya ingin Kementerian PU ikut membantu Pak Gubernur mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Dody dalam keterangannya, dilansir dari Antara, Minggu (1/11/2026).
Sebagai tindak lanjut dukungan tersebut, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan jalan di Banten pada pekan depan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan koordinasi dalam menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan, sehingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.
Selain konektivitas jalan, Kementerian PU juga memperkuat upaya pengendalian banjir, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Dalam peninjauan lapangan bersama Gubernur Banten, Andra Soni, Jumat (30/10/2026), Dody menyusuri Kali Angke menggunakan perahu karet untuk melihat langsung kondisi alur sungai dan mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan hambatan aliran air menjelang musim hujan.
Dody menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, agar memasukkan penanganan penyempitan sungai ke dalam rencana pekerjaan, melengkapi program normalisasi yang telah berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
"Kita petakan titik rawan, kita siapkan penanganan jangka pendek dan permanennya, dan kita dorong percepatannya bersama pemerintah daerah. Saya tidak ingin masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun," tegas Dody.
Dalam peninjauan tersebut, Dody juga melihat kondisi Bendung Polor, bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang dahulu berfungsi mengalirkan air irigasi ke area persawahan, yang kini telah berkembang menjadi kawasan permukiman.
Dody juga menginstruksikan agar menyiapkan jembatan Bailey terlebih dahulu sebagai akses sementara sebelum pembongkaran.
Sementara itu, penanganan Kali Angke membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena aliran sungai tersebut berdampak terhadap sejumlah daerah administrasi, termasuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Jakarta.
Editor: Bayu Septianto
