tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah bertekad mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Hal itu disampaikan Menkeu saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018.
"Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusivitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata. Dengan demikian, kata dia, jalannya pembangunan lndonesia diharapkan mampu mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera dan merata.
Ia mengatakan, terkait dengan kebijakan fiskal yang akan dijalankan pada 2018, pemerintah telah menetapkan tema "Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan". Hal itu, lanjut dia, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang mengambil tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".
Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas fiskal; serta menjaga stabilitas makro ekonomi.
"Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," katanya dikutip dari Antara.
Menkeu menambahkan, upaya-upaya pemerintah tersebut dapat diwujudkan melalui menjaga iklim usaha yang kondusif guna mendorong kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran (subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran), dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
