tirto.id - Poppy Dharsono baru saja pulang setelah menyelesaikan studi mode di Paris, Prancis pada 1983 ketika ia menyadari bagaimana sektor industri mode di Indonesia masih tertinggal. Industri kreatif/fesyen, menurutnya, belum mendapat apresiasi yang layak, baik dari publik maupun pemerintah.
Maka bersama rekan-rekan sesama perancang busana seperti Prajudi, Harry Dharsono, Biyan, dan Ghea Panggabean, mereka sepakat membentuk asosiasi desainer Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI). Tujuannya, mengadakan peragaan busana reguler guna mempromosikan karya.
Meski industri mode masih berupa embrio, penerimaan publik terhadap gelaran fesyen terbukti tinggi. Peragaan busana kerap diadakan di hotel bintang lima, salah satunya Hotel Borobudur. Aktivitas ini turut menandakan awal kepopuleran profesi desainer busana di Indonesia.
Seiring waktu, Poppy merasa perlu untuk memperluas perkumpulan dengan merekrut anggota-anggota baru yang ia nilai punya kompetensi baik. Tapi ide tersebut mendapat penolakan dari beberapa anggota lain.
“Bukan desainer. [Kalau] gak sekolah mode takutnya gak mampu ngimbangi kreativitas,” kata Poppy via telepon, tentang keengganan rekan-rekannya menerima anggota baru. Jumlah anggota pun tidak bertambah. Hanya 20 orang.
Poppy sempat bertahan. Perlahan, ia memilih keluar dari asosiasi setelah terjadi masalah finansial terkait penyelenggaraan acara-acara mode. “Saya cari sponsor acara, kerjasama sama asosiasi garmen. Ada uang miliaran di situ tapi gak pernah ada laporan pertanggungjawabannya. Saya kecewa,” kenangnya.
Alasan lain, Poppy keluar dari asosiasi lantaran merasa asosiasi tempatnya bernaung jadi terlalu elitis. “Bikin asosiasi fesyen di Indonesia itu gak boleh elit,” katanya.
Pada 1993 Poppy lantas membentuk Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI). Tujuannya mirip asosiasi sebelumnya. Bedanya, ia berniat membesarkan asosiasi dengan menambah anggota.
Ekosistem yang Belum Terintegrasi
Ketidakpuasan Poppy terhadap arah asosiasi bentukannya mencerminkan bagaimana sulitnya menyatukan desainer dalam satu kerangka kerja. Di Indonesia saat ini ada tiga asosiasi mode yakni IPMI, APPMI, dan Indonesia Fashion Chamber (IFC), yang punya agenda masing-masing dalam memajukan ekosistem fesyen sesuai pemaknaan mereka.
APPMI mungkin adalah asosiasi mode terbesar di Indonesia. Sekarang APPMI beranggotakan 270 desainer dari 15 provinsi. Nama pesohor seperti Dian Pelangi, Ria Miranda, dan Ivan Gunawan sempat jadi anggota APPMI.
Selain menggandeng desainer, Poppy mengajak Pia Alisjahbana, pendiri Femina Group untuk bergabung di APPMI. Salah satu alasannya agar karya-karya desainer bisa diekspos oleh media gaya hidup perempuan—cara promosi ampuh pada masa itu.
Strategi APPMI ialah membentuk cabang asosiasi di daerah dengan harapan mencari anggota baru dan mempermudah kerjasama dengan UKM lokal. Posisi sebagai anggota KADIN memudahkan Poppy dalam membuka relasi dengan pemerintah daerah dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas maupun Dekranasda).
“Jadi kita juga terjun ke bidang tekstil. Andai di daerah gak ada perancang busana, kita fokus ke bagian craft. Pembuatan motif dan sebagainya,” kata Poppy.
Di antara berbagai program peragaan busana rutin APPMI, yang paling dibanggakan adalah Indonesia Fashion Week (IFW). Poppy menyebut acara ini trade show dengan ratusan ribu pengunjung yang bisa menghasilkan transaksi ratusan miliar rupiah dan disponsori oleh belasan kedutaan besar luar negeri di Indonesia. Katanya, dalam 5 hari pameran, satu tenan penyewa booth bisa memperoleh pendapatan Rp1-2,5 miliar.
“Dubes-dubes pada datang. Orang-orang pemda. Saya tanda tangan surat perjalanan dinas mereka. Ini kan branding ya.”
Tapi apakah ada transaksi business to business? “Ya itu memang kita masih perlu waktu untuk go international. Makanya asosiasi dan pemasok garmen di Indonesia ini harus kerjasama,” jelas Poppy.
Poppy bangga bercerita bahwa pada 2019 United Nation melalui program Sustainable Development Goals menjalin kerjasama dengan APPMI. Ke depannya kerjasama ini bisa berbentuk dukungan finansial pada program IFW. Program dengan UN bikin Poppy berpikir untuk membuat program pelatihan praktik fesyen berkelanjutan jadi sebuah program rutin.
“Edukasi soal pewarnaan, remodeling busana, gimana kita ambil unsur heritage tanpa merusak alam, pembuangan limbah,” jelasnya.
Sulitnya Membangun Relasi dengan Pemerintah
Meski memiliki kinerja dan agenda besar, APPMI toh tak luput dari konflik juga. Lewat sambungan konferensi video, Ali Charisma, salah satu desainer dan pengurus APPMI, mengenang betapa sulitnya ia meyakinkan para pengurus APPMI untuk menyelenggarakan IFW pada 2011.
“Mereka menganggap desainer belum siap go global juga tidak ada biaya. Teman-teman bilang saya naif,” kenangnya.
Singkat cerita, IFW tetap diselenggarakan karena Ali, yang saat itu menjabat sebagai penanggung jawab pengembangan bisnis APPMI, bisa mendapat sponsor acara. Para desainer memang terbukti belum siap berdagang dalam skala besar apalagi go international. Baik dari sisi kesiapan produksi maupun kreativitas. Tapi acara tersebut tetap dipertahankan meski Ali sudah tidak di APPMI.
Ali tidak menjelaskan gamblang soal konflik yang menyebabkan dia mundur dari APPMI. Ia cuma bilang dirinya terlalu fokus memikirkan program sehingga luput melibatkan orang-orang tertentu dalam program asosiasi. Ali keluar agar tidak berlarut-larut terlibat dalam ‘keributan’ dan membentuk asosiasi baru Indonesia Fashion Chamber pada 2015 yang fokusnya menyaring desainer muda.
“No hard feeling. Kita tetap saling support,” kata Ali yang menganggap keributan sebagai sisi buruk budaya asosiasi. Di sisi lain ia merasa hal itu wajar terjadi. “Ada 300 orang di APPMI waktu itu. Komunikasinya berat.”
Saat ini IFC memiliki 250 anggota di 12 provinsi. Syarat jadi anggota, 2 tahun berprofesi sebagai desainer; memiliki toko fisik; bersedia berbagi ilmu dengan komunitas di daerahnya baik itu sekolah, universitas, maupun komunitas perajin; dan siap ikut dalam peragaan busana yang diselenggarakan asosiasi. Mereka yang mendaftar jadi anggota dikurasi oleh desainer pengurus IFC.
Di IFC (juga di asosiasi lain) tidak ada kelas khusus. Diskusi berjalan cair bagai percakapan sehari-hari melalui aplikasi pesan singkat atau video conference.
Pengurus IFC akan meminta asosiasi di daerah untuk bekerjasama dengan pemda dan perajin setempat dalam berkarya. “Kita minta mereka adakan acara yang serupa dengan acara nasional. Jadilah itu Surabaya Fashion Parade, Bali Fashion Tendance, Jogja Fashion Week, dan sebagainya,” tutur Ali.
Ali mengakui masih ada ketimpangan kreativitas dalam merancang busana. Buat Ali tidak masalah. “Tugas asosiasi mengatasi ketimpangan ini,” jelasnya.
Ali percaya program-program asosiasi seperti peragaan busana dan diskusi cair antar anggota bisa jadi sarana pertukaran pengetahuan yang efektif. Tugas lain dari asosiasi adalah menjalin relasi dengan pemerintah. Ini merupakan tugas menantang karena pejabat dan lembaga pemerintahan kerap berganti dan pemerintah biasanya tidak bisa memberi dukungan jangka panjang.
IFC pernah diminta terlibat dalam beberapa program pelatihan dan pameran yang diselenggarakan Bekraf. “Ada juga pola kerjasama di mana program kita diambil alih pemerintah contohnya Indonesia Trend Forecasting yang diambil Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Ali.
Selain itu ada kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk mempertemukan desainer dengan perusahaan tekstil, dan Bank Indonesia. Sementara tugas IFC mengkurasi dan memberi pelatihan pada peserta acara.
“Sebetulnya pemerintah sangat terbuka. Kitanya yang harus mengerti program mereka,” jelas Ali.
Kini Ali bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sedang membuat koperasi fesyen yang rencananya diluncurkan pada akhir tahun ini.
“Koperasi pakaian. Jadi inginnya jual barang dengan harga terjangkau dan bukan produk fast fashion,” tuturnya.
Masih Skala Kecil
Sampai saat ini, sebagian besar perancang busana Indonesia belum mencapai titik produksi skala pabrik, juga belum rutin mengekspor karya ke luar negeri. Usaha mereka masih tergolong usaha kecil dan menengah dengan target pasar utama pembeli lokal. Meski demikian, tetap ada keinginan untuk memperdagangkan karya di luar negeri secara konsisten dan menjadikan sektor fesyen sebagai industri berkelanjutan.
Berbagai ajang festival mode—peragaan dan pameran busana—dianggap jadi salah satu langkah awal yang penting untuk mencapai produksi mode yang dapat diterima secara global. Asosiasi mode adalah pihak yang berperan sebagai penyelenggara acara-acara mode.
Indonesia tidak seperti negara-negara maju—AS dengan Council of Fashion Designers of America misalnya--yang punya satu asosiasi mode dan punya pengaruh terhadap lanskap mode dunia.
Laporan Kinerja Bekraf 2019 mengkategorikan fesyen dalam subsektor unggulan yang memberi dampak signifikan terhadap produk domestik bruto. Sekira 76% PDB di sektor ekonomi kreatif berasal dari subsektor fesyen, kriya, dan kuliner. Menurut catatan Bekraf, sejak 2015 nilai ekspor produk fesyen cenderung meningkat. Pada 2018, pendapatan yang berasal dari ekspor produk fesyen mencapai 11,7 juta dolar AS.
Laporan tersebut tak jauh berbeda dari data Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016 lansiran Badan Pusat Statistik, yang mencatat adanya kenaikan nilai ekspor produk fesyen dari 8,5 juta dolar pada 2010 menjadi 10,9 juta dolar pada 2016. Pada penghujung 2020, kepala BPS Suhariyanto bilang bahwa pakaian masih jadi komoditas ekspor yang terus meningkat.
Namun, jenis pakaian yang dimaksud di sini adalah kaos dan celana yang diproduksi dalam pabrik garmen. Bukan busana hasil rancangan desainer busana dalam negeri yang terlibat dalam berbagai ajang pekan mode.
Apabila memang yang diimpikan asosiasi adalah memajukan apa yang mereka anggap sebagai industri fesyen, maka yang dibutuhkan tentu lebih dari sekadar kerjasama dengan pemerintah untuk membuat pameran atau mengirim desainer berpameran di luar negeri.
Lynda Ibrahim, konsultan bisnis dan penulis berpendapat bahwa pemerintah bisa memberikan insentif pada industri garmen untuk memproduksi jenama Indonesia sehingga memiliki kualitas terstandarisasi. Harapannya, seiring waktu volume produksi bisa berkembang hingga mencapai volume minimum manufaktur.
Produksi skala manufaktur tersebut juga akan membukakan peluang kepada desainer untuk memilih tekstil dan pengolahannya.
“Norma inilah yang harus dibangun secara solid sebelum Indonesia bisa memiliki industri mode yang sesungguhnya (bukan industri garmen, yang sudah berkibar sejak 1980-an),” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada Tirto.
Penulis: Joan Aurelia
Editor: Adi Renaldi
