Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) di daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merujuk data Kemendagri, hingga kini sudah ada 223 daerah yang telah membentuk Satgas MBG. Tito pun meminta pemda-pemda yang belum mempunyai satgas tersebut agar segera membentuknya guna memastikan penyelenggaraan MBG makin optimal.
"Ada sebagian besar [daerah] sudah terbentuk [satgas MBG], ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito usai Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah yang berlangsung hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pembentukan Satgas MBG di daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program itu.
Langkah Tito mendorong percepatan pembentukan satgas tersebut sekaligus mempertegas komitmen Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya MBG.
Memperkuat Peran Pemda dalam Mengawal MBG
Guna mengoptimalkan pelaksanaan program MBG, Tito juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
SE ini diterbitkan untuk memperkuat peran pemda dalam mengawasi pelaksanaan program MBG sesuai kewenangannya dan memastikan kualitas operasional SPPG di wilayah masing-masing.
Lewat SE tersebut, Mendagri mengarahkan agar Satgas MBG di daerah aktif berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan inspeksi serta pengawasan demi memastikan operasional SPPG sudah sesuai standar yang berlaku.
Inspeksi dan pengawasan tersebut harus merujuk pada petunjuk teknis dan ketentuan dari BGN. Di antaranya meliputi pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, hingga evaluasi pada ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG.
Tito mengingatkan, program MBG bisa mendukung kemajuan daerah sehingga pemda perlu memberikan dukungan maksimal.
Pelaksanaan program MBG yang optimal, lanjutnya, akan memperkuat kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian di daerah.
"Karena off-taker-nya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini [daerah] akan sangat diuntungkan," ujarnya.
Dia menambahkan, program MBG dapat memberikan berbagai dampak positif lainnya bagi daerah, seperti penurunan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membantu pengendalian inflasi.
"Banyak sekali yang sekali pukul dengan kegiatan MBG ini, kalau sukses di daerah masing-masing itu kinerja mereka [pemda] akan terangkat juga. Bukan hanya pemerintah pusat, [hasil kinerja] mereka juga akan terangkat," tambahnya.
Ke depan, Tito akan memasukkan capaian pemda dalam mendukung program MBG sebagai salah satu aspek penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.
Dengan begitu, ia berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara lebih optimal dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan warga.
Sebagai informasi, acara Kick-Off sosialisasi SE Mendagri itu turut dihadiri Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkungan Kemendagri dan BGN.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
