Pada KTT G20 pada November 2022 lalu, Indonesia menyepakati skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempercepat capaian bauran energi. Salah satu yang tercatat menjadi kendala adalah kurangnya payung hukum. Kepada Tirto.id, peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro dan Anisyah, bercerita bagaimana seharusnya peran DPR dalam mendorong transisi energi dan mengawasi skema pembiayaan JETP ini diambil. Simak yuk di Podcast For Your Pemilu. #LiputanKolaborasi
Baca juga artikel terkait VIDEO PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Fandhi Cahyadi
Editor: Fandhi Cahyadi
