Ma'ruf Amin Dikukuhkan Gelar Guru Besar Kehormatan

tirto.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) LH Maruf Amin mendapat gelar Guru Besar Kehormatan (honoris causa) bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5/2017), sebagaimana diwartakan Antara.

Penganugerahan gelar tersebut diberikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhamad Nasir dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden juga telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Tentu saja hal-hal terkait dengan pencapaian pencanangan tersebut baik peraturan maupun kebijakan lain saat ini sedang dilakukan pembenahan," kata

Ma'ruf Amin dalam orasi ilmiah bertajuk Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia.

Menurutnya, bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan, tapi juga sektor bisnis dan wisata syariah.

Tokoh Nahdlatul Ulama itu menambahkan, belum lama pemerintah bersama MUI juga telah mencanangkan era baru ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top down) menjadi dari bawah ke atas (bottom up).

"Maka, di waktu mendatang akan diperbesar pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat," ujarnya.

Bila komitmen pemerintah dapat berjalan secara mulus, Profesor (Honoris Causa/HC) Maruf Amin menilai, maka dapat dipastikan Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi syariah yang betul-betul berprospek cerah atau menjadi pasar potensial (potential market).

"Karena, selain Indonesia menjadi potentital marketkarena jumlah penduduknya mayoritas Muslim, namun juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya," katanya, seperti diwartakan Antara.

Prosesi pengukuhan Guru Besar Kehormatan bagi Ma'ruf Amin itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto.