Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama Indonesia (2014 - 2019)
LahirJakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 25 Oktober 1962
ProfesiMenteri Agama Indonesia (2014 - 2019)
Karier
  • Project Manager Helen Keller International, Jakarta (1995-1997)
  • Anggota DPR RI periode (1997-2009)
  • Wakil Ketua MPR RI (2009-2014)
  • Menteri Agama Indonesia (2014-2019)
Pendidikan
  • Sarjana (S1) Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta (1990)

Lukman Hakim Saifuddin sering dianggap sebagai kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili zamannya. Dia cerdas, modern, dan memiliki pemikiran yang terbuka. Namanya sempat disebut-sebut sebagai tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Meskipun demikian, dia lebih memilih menjalani tugasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

Lukman Hakim Saifuddin dilahirkan di Jakarta pada 25 November 1962 sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara. Ia adalah putera dari mantan Menteri Agama RI ke 9 Saifuddin Zuhri. Ibunya bernama Solichah. Selepas dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Manaratul Ulum, Lukman melanjutkan sekolah ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1983), setelah selesai, ia melanjutkan ke Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta (1990).

Keterlibatannya di NU dimulai sejak ia ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) pada tahun 1985 hingga 1988. Setelah masa jabatannya berakhir, pada tahun 1988-1999 Lukman berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.

Selama beraktivitas di Lakpesdam NU, Lukman sempat mengikuti pendidikan singkat mengenai Community Organizer in Health and Development in Asian Rural Settings di Asian Health Institute, Nagoya, Jepang dan di Curtin University, Perth, Australia. Pada tahun 1995-1997 ia bergabung dengan Helen Keller International sebagai project manager dalam program The Irian Jaya Community Eye Care Project. Saat itu Lukman sempat menjadi anggota Majelis Pengarah Pesantren Al-Hamidiyah, Depok dan pengajar pada Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.

Lukman secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003 dan sempat menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007. Lukman kemudian menjabat Ketua DPP PPP Periode 2007-2012. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 1997.

Keberadaan Lukman memberikan nuansa baru dalam menampilkan citra PPP yang kala itu dikenal sebagai partai kaum tua. Lukman sekaligus menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Saat ini hampir 80 persen kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda.

Selama di DPR, Lukman pernah memimpin Tim Pemantau Operasional Haji di Saudi Arabia. Ia juga pernah mewakili DPR dalam Young Parliamentarians Meeting di Filipina dan Italia. Lukman juga memenuhi undangan The American Council of Young Political Leaders di Amerika Serikat dan menjadi anggota delegasi dalam The Role of the Legislatures di Mongolia. Selain itu ia juga menjadi anggota delegasi dalam Congress of Democrats from the Islamic World di Turki. Lukman juga pernah berkesempatan melakukan studi tentang konstitusi ke negara Rusia, Jerman, Perancis, Belanda, dan Spanyol sebagai anggota Badan Pekerja MPR yang khusus merancang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999 hingga 2002.

Pada Juni 2014 Popularitas Lukman terus menanjak, ia ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggantikan posisi Suryadarma Ali yang terjerat kasus korupsi. Ia mengambil alih masa jabatan yang hanya tersisa 4 bulan itu. Dalam kurun waktu yang sangat terbatas, ia harus membenahi banyak persoalan, termasuk pembersihan nama lembaga yang tercemar akibat korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Belum lagi setumpuk kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti kasus Syiah di Sampang atau Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor.

Untuk menampik citra buruk yang sudah terlanjut melekat dalam ingatan masyarakat, Lukman tampil dengan citra yang berbeda dengan Menteri Agama sebelumnya. Ia aktif menggunakan media sosial untuk berdiskusi dengan masyarakat. Lukman juga aktif mengimbau kepada masyarakat untuk menjalin hubungan harmonis antar umat beragama. Tidak sekedar omongan, Lukman pun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk mengecam sikap diskriminasi golongan-golongan tertentu yang kerap jadi menyasar kaum minoritas.

Masa tugas yang singkat itu pun tidak disia-siakannya. Lukman segera menyambangi Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk meminta masukan terkait korupsi penyelenggaraan haji. Kepada ICW Lukman meminta bocoran terkait nama-nama yang memainkan peran dalam kasus tersebut serta bagian mana saja yang berpotensi untuk dikorupsi. ICW amat mengapresiasi sikap Lukman karena baru Lukman lah Menteri Agama yang pertama mengunjungi kantor ICW, khusunya terkait dengan penanganan korupsi.

Kinerja yang baik di sisa masa pemerintahan SBY membuat namanya kembali mencuat, publik berharap agar Lukman kembali menjabat sebagai Menteri Agama. Hal tersebut dapat dilihat ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama-nama yang layak menjadi menteri di kabinetnya, nama Lukman kembali diusulkan untuk mengisi jabatan Menteri Agama. Untuk itu, Presiden Jokowi mempercayakan Lukman untuk kembali mengisi jabatannya.

Karena dinilai berhasil, Setara Institute memasukkan Lukman Saifuddin sebagai satu dari 10 Menteri Kabinet Kerja yang berkompeten setelah satu tahun masa jabatan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh hasil riset Litbang CNN Indonesia. Lukman menempati posisi ketiga sebagai Menteri Kabinet Kerja yang dianggap publik memiliki kinerja paling memuaskan (70,6%). Adapun di posisi pertama adalah Susi Pujiastuti(84,4%) dan Anies Baswedan (74,8%) di posisi kedua.