tirto.id - Indonesia mempertegas komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, salah satunya melalui kunjungan delegasi Republik Indonesia ke Republik Fiji dan Papua Nugini yang direncanakan dilakukan pada 31 Maret hingga 1 April.
"Sekarang, kita ingin hubungan kita lebih baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Senin, (28/3/2016), terkait dengan agenda kunjungannya ke kedua negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) itu pekan ini.
Bagi Indonesia yang memiliki 11 juta orang keturunan Melanesia yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, kawasan Pasifik merupakan "salah satu prioritas utama Indonesia", katanya.
Luhut mengatakan, khusus untuk Republik Fiji, kunjungan delegasi RI bertujuan menyerahkan bantuan senilai USD 5 juta untuk membantu para korban Topan Winston yang menghantam wilayah negara itu pada Februari lalu.
"Saya juga membawa surat Presiden Joko Widodo untuk Perdana Menteri Fiji J.V.Bainimarama," katanya.
Selain menyerahkan bantuan yang berbentuk dana senilai USD 2 juta dan barang senilai USD 3 juta, Luhut mengatakan bahwa Indonesia juga akan mengirim satu kompi pasukan zeni dari Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) untuk membantu proses rekonstruksi pasca-bencana topan yang masuk dalam kategori 5 itu.
"Kunjungan ke Fiji itu juga akan menyertakan gubernur dari lima provinsi," tambahnya.
Sementara itu, berkaitan dengan keberadaan warga negara Indonesia (WNI) asal Papua di Papua Nugini, Luhut menilai, keputusan akhir mengenai apakah mereka ingin kembali ke Tanah Air atau menetap di sana diserahkan kepada individu masing-masing.
Pentingnya posisi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Indonesia sempat ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri A.M.Fachir dalam pidatonya di depan peserta KTT ke-20 MSG yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, pada 26 Juni 2015.
Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 11-12 Mei 2015 atas undangan Perdana Menteri Peter O'Neill juga merupakan "refleksi nyata dari prioritas ini", demikian kata Fachir. (ANT)
