tirto.id - Kementerian Dalam Negeri mengakui adanya potensi pemanfaatan Ramadan sebagai alat untuk kampanye para peserta Pilkada serentak 2018.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, seluruh kegiatan saat Ramadan harus diawasi. Sebabnya, ada kemungkinan kampanye dilakukan dalam kegiatan seperti buka puasa atau sahur bersama.
"Beberapa hari ke depan semua event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu. Apalagi menjelang ibadah Ramadan, apalagi ada muatan politik, ASN harus mampu beri informasi kepada masyarakat," kata Hadi di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Ramadan tahun ini tiba saat proses Pilkada masih berlangsung. Bulan suci umat Islam itu diprediksi tiba pertengahan Mei hingga Juni 2018.
Masa pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni. Ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
"Itu kalau tidak kita waspadai akan digunakan kampanye oleh peserta pemilu tertentu," kata Hadi.
Kemendagri juga berharap tak ada lagi kejadian intimidasi atau kegiatan politik di ruang publik seperti saat hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Kala itu, ada kejadian intimidasi yang dilakukan massa pengguna kaos #2019GantiPresiden terhadap sejumlah orang pemakai pakaian #DiaSibukKerja. Peristiwa itu menjadi perbincangan di media sosial hingga kini.
"Saya harapkan kejadian yang baru terjadi di CFD atau hari buruh kemarin, ada hal-hal yang tidak tepat dan tidak pas, tidak terjadi lagi," kata Hadi.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
