tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini Indonesia banyak mendapat tawaran kerja sama terkait alat utama sistem senjata (alutsista) dari banyak negara lain. Ia pun meminta agar tawaran itu lebih dioptimalkan dengan langkah terobosan baru yang mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista.
"Saat ini Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara," kata Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7/2017), seperti dikutip dari Antara.
Jokowi merincikan, tawaran-tawaran itu berupa transfer teknologi dan desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista dimiliki industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas industri dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.
"Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan dengan terobosan baru yang mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista," kata Jokowi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, terobosan itu juga harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan nasional.
Untuk itu, sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, Presiden ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh dengan alutsista yang semakin lengkap dan modern dan dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan.
"Untuk itu fokus pengadaan alutsista bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024 tetapi juga disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan dan perairan," tuturnya.
Di sisi lain, kata Jokowi, Indonesia juga memiliki wilayah perbatasan yang panjang yang harus dijaga dan diawasi. "Selain itu, kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa mendatang," ujarnya.
Namun demikian, Jokowi juga menyampaikan agar pemenuhan kebutuhan alutsista bisa sejalan dengan industri nasional. "Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya misalnya membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan," ucapnya.
Agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antar pemerintah atau "G to G", Jokowi ingin pengadaan alutsista benar-benar diterapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sekali lagi tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, 'mark up' dan saya ingatkan alutsista dibeli dari uang rakyat untuk digunakan TNI melindungi rakyat, bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada," tegas Jokowi.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
