tirto.id - Presiden Joko Widodo menyatakan akan memeriksa program Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 hektar kepada 1.685 kepala keluarga yang diberikan pemerintah dalam setahun ke depan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan surat keputusan Perhutanan Sosial di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Sabtu (4/11/2017).
"Tapi kalau sudah diberi seperti ini, kalau nanti ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kami ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur. Setahun lagi saya cek nanti satu per satu," kata Presiden.
Jokowi menyatakan, pemberian Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial itu akan membuat masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis lahan sesuai dengan ketentuan hukum. SK Akses Hutan, kata dia, hanya berlaku bagi para kelompok tani untuk mengelola lahan selama 35 tahun.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku ingin memeriksa pemanfaatan lahan di lapangan dan pendampingan oleh sejumlah bank negara dalam mendukung program Perhutanan Sosial.
"Karena kami sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kami harus yakin ini harus berhasil," tegas Presiden seperti dikutip Antara.
Jokowi mengingatkan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tumbuhan yang produktif sesuai dengan wilayahnya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
