Indonesia Upayakan Jadi Anggota Tidak Tetap DK-PBB

tirto.id - Pemerintah Indonesia terus berupaya agar menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Tentu perjuangan itu kita lanjutkan, karena itu suatu kepercayaan dari banyak anggota Dewan Keamanan PBB," kata Wiranto di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Pemerintah Indonesia, kata dia, juga terus berperan aktif dalam misi-misi perdamaian dunia. Mengingat Indonesia sangat peduli pada misi perdamaian, dia mengharapkan Indonesia dapat menempati posisi anggota tidak tetap DK PBB itu.

Oleh karena itu, kata Wiranto, pemerintah Indonesia akan terus berupaya menggalang dukungan dan kepercayaan dari negara anggota PBB untuk menempati posisi itu.

Lagipula, Indonesia juga memberikan kontribusi terbesar ke-10 Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan.

"Karena itu juga mengait pada posisi kita untuk terus mengirimkan Peace Keeping Force (Pasukan Pemeliharaan Perdamaian) itu. Itu merupakan bagian dari poin-poin yang kita kumpulkan untuk kita bisa menempati posisi (anggota tidak tetap DK PBB) yang terhormat itu," ujarnya.

Menko Polhukam Wiranto menuturkan pemerintah Indonesia terus menjaga keberlanjutan partisipasi untuk mengirimkan personel dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB.

"Memang kita komitmen untuk mengirim pasukan perdamaian," ujarnya.

Wiranto mengatakan pengiriman personel Indonesia untuk misi perdamaian merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan.

"Indonesia mempunyai reputasi yang cukup positif dalam rangka pengiriman pasukan perdamaian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2016 secara resmi meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020.

Selain itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyampaikan bahwa pemerintah masih terus menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020.

"Untuk proses pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, selama ini kita terus melakukan penggalangan dukungan," kata Hasan Kleib di Jakarta, Senin (24/10/2016).