tirto.id - Partai Demokrat menyatakan, kepindahan Walikota Manado cum Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara, GS Vicky Lumentut (GSVL) ke Nasdem berkaitan dengan kasus hukum yang tengah menjeratnya.
Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tirto, Jumat (28/9/2018) menyatakan, GSVL sebelum pindah ke Nasdem sempat dua kali mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014.
Panggilan pertama dilakukan pada 24 Agustus 2018 dan kedua dilakukan pada 24 September 2018 dan diagendakan akan diperiksa kembali pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagai saksi sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus No: Print-249/F.2/Fd.1/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
"Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke Nasdem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," tulis Hinca.
"Dari kronologi tersebut patut diduga pula, GSVL sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," imbuhnya.
Maka, menurut Hinca, saat ini GSVL telah dipecat secara tidak hormat dari kepengurusan Demokrat. Menurutnya, posisi Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara saat ini diambil alih oleh DPP Demokrat.
Atas hal ini, Wasekjen Demokrat, Andi Arief menanyakan kepada Presiden Jokowi soal posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang juga menjadi kader Nasdem.
"Jokowi ini tahu, apa pura-pura enggak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem provinsi kejaksaan?" tulis Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Jumat (28/9/2018).
Namun, Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta maaf kepada Jokowi melalui akun Twitter pribadinya atas cuitan Andi tersebut.
Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yg terlalu keras *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) September 28, 2018
