tirto.id - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan sejumlah solusi untuk mengurai kemacetan parah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyatakan BPTJ menargetkan semua solusi itu bisa terealisasi seluruhnya di akhir 2019. Ia berpendapat upaya secepatnya mengurai kemacetan di Jabodetabek sudah mendesak sebab tahun ini saja masalah ini sudah memicu kerugian ekonomi senilai Rp100 triliun.
Salah satu langkah BPTJ yang akan segera dilakukan ialah penguraian kemacetan di sekitar 17 stasiun terpadat di Jabodetabek. "Stasiun-stasiun ini seringkali dimanfaatkan oleh ojek, bajaj bahkan bus Transjakarta untuk 'mengetem' (menunggu penumpang), dan itu berbaris panjang," kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/12/2017) seperti dikutip Antara.
Dia mencatat 17 titik stasiun itu ialah, Stasiun Jatinegara, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah bang, Stasiun Depok Baru, Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Cawang, Stasiun Manggarai, Stasiun Kebayoran, Stasiun Cikini. Selain itu, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Duren Kalibata, Stasiun Palmerah, Stasiun Grogol, Stasiun Tebet, Stasiun Klender, Stasiun Karet.
"Stasiun pertama yang ditata oleh kami adalah Stasiun Sudirman. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun terpadat dengan jumlah commuter mencapai 60 ribu orang per hari," kata Bambang.
Menurut dia, terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh banyak ojek daring yang menunggu pengguna KRL di ruas jalan sekitar stasiun sudirman. Bambang menjelaskan penanganan kemacetan dilakukan dengan memindahkan lokasi menunggu ojek daring di ruas jalan ke bangunan bekas Pasar Blora.
Titik kemacetan kedua yang sekarang sedang ditangani oleh BPTJ ialah Stasiun Manggarai dan sudah dikoordinasikan dengan pihak DAOP I, PT KAI, Dishub DKI dan pihak terkait lainnya. "Saya yakin dengan cara ini, pasti kemacetan akan terurai dan kecepatan akan bertambah," ujarnya.
Bambang menjelaskan upaya lain untuk mengurai kemacetan di Jabodetabek, ialah dengan integrasi sistem pembayaran "e-ticket" atau "connexion card". Connexion card adalah kartu yang di dalamnya terdapat chip dan dapat digunakan menjadi tiket elektronik antar-moda transportasi di Jabodetabek.
Solusi lain, menurut dia, ialah pengaturan sepeda motor dengan memperpanjangan lokasi pembatasan dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Bundaran Senayan. "Pembatasan motor di lokasi eksisting memberi penghematan biaya transportasi Rp296 juta per hari dari Rp103 miliar per tahun," kata dia.
Penyiapan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU), menurut Bambang, juga menjadi solusi kemacetan di Jabodetabek. Saat ini dua trayek dilayani dengan Transjabodetabek premium menggunakan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU), yaitu trayek Mega City (Bekasi Barat)-Plaza Senayan (Jakarta), Botani Square (Bogor)-Plaza Senayan (Jakarta) dan Grand Dhika (Bekasi Timur)-Jakarta yang direncanakan mulai uji coba pada 12 Desember 2017.
Bambang menambahkan BPTJ akan melakukan integrasi pengaturan lalu-lintas melalui pemasangan Detektor Kendaraan, mengaktifkan Pusat Pengendali Lalu Lintas dan "Variable Message Signs". Dalam jangka pendek, penerapan program ini dapat meningkatkan kinerja lalu-lintas, penggunaan angkutan umum, efisiensi Biaya Transportasi. BPTJ menargetkan implementasi program ini baru di Akhir 2018.
Pengembangan MRT fase lanjutan, yaitu Barat-Timur MRT, juga menjadi target BPTJ untuk mengurai kemacetan. Selain itu, pembangunan hunian berbasis transportasi "transit oriented development" (TOD) Dukuh Atas juga masuk daftar solusi untuk penguraian kemacetan di Jabodetabek.
"Agar perpindahan ke transportasi publik dapat berhasil, fasilitas pejalan kaki harus cukup lebar, aman dan nyaman, khususnya pada titik-titik integrasi moda transportasi. Selain itu perlu dibuat pedestrian plaza, untuk mengakomodir volume lalu lintas pejalan kaki yg sangat besar," kata Bambang.
Menurut dia, solusi lainnya ialah perpanjangan Koridor 13 atau jalur layang elevated Bus Transjakarta. Koridor 13 diusulkan diperpanjang sampai Tangerang. Langkah ini akan ditambah dengan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang diperluas pada jalan atau akses masuk ke DKI Jakarta. Pembangunan jalur lingkar layang (loop line) untuk mengurangi jumlah pelintasan sebidang juga dianggap BPTJ bisa mengurai masalah kemacetan.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
