tirto.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan sensus pertanian mulai 1 juni hingga 31 juli 2023. Sensus ini mencakup 7 sub sektor utama seperti tanaman pangan, hotikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan jasa pertanian.
Margo mengatakan, selama ini data sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan sesuai tema tahun ini, sensus pertanian Indonesia terus berfokus pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
"Hasil sensus pertanian 2023 diharapkan dapat dijadikan landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian," tutur Margo saat memberi sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Lebih lanjut, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, pembangunan dan perekonomian indonesia, di mana saat Covid 19 dan ekonomi indonesia terkontraksi -2,07 persen, pertanian tetap tumbuh positif di angka 1,77 persen dan tahun 2021 tumbuh 1,87 persen.
"Keberhasilan sektor pertanian 2023 ini tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Secara khusus kami sampaikan terimakasih kepada kementerian pertanian atas dukungan dan kolaborasi yang sangat baik hingga saat ini," imbuhnya.
Menurut Margo, tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah terkecil dengan metode by name by addres. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan targeting program pemerintah di bidang pertanian.
"Termasuk juga program urban farming, struktur demografi petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data umkm di sektor pertanian dan lain sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa permasalahan data pertanian kerap menjadi masalah pemerintah dalam membuat kebijakan tepat.
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini (masalah data pertanian), lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," ujar Jokowi.
Jokowi pun menilai, sensus pertanian penting karena masalah data pangan berkaitan kehidupan orang banyak sehingga perlu kebijakan akurat berbasis data.
"Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan, sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," kata Jokowi.
Ia mengingatkan bahwa PDB Indonesia hingga 11,8 persen. Ia juga mengatakan sektor pertanian adalah salah satu sektor melibatkan jutaan orang pekerja.
Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan pupuk. Ia menilai kebijakan akurat penting untuk menyelesaikan masalah pertanian seperti kekurangan pupuk.
"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu, tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, 'Pak, pupuk enggak ada mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya enggak betul.' Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali oh ya bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, misalnya," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mendukung kegiatan sensus pertanian 2023. Ia juga menilai sensus pertanian berjalan lama, apalagi data pertanian yang digunakan sudah usang.
Ia menilai sensus pertanian harus dilakukan dalam 5 tahun sekali ke depan, bukan 10 tahun sekali karena sensus pertanian terakhir dilaksanakan 2013 lalu. Jokowi menilai, sensus dilaksanakan 5 tahun sekali memakan biaya murah selama data yang diterima adalah data terkini.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
