BPPT Desak Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tahun Ini

tirto.id - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai pembangunan kereta ekspres berkecepatan 160 km per jam rute Jakarta-Surabaya mendesak harus dibangun tahun ini untuk mengurangi beban transportasi darat dan udara.

"Kenapa kok tidak dibuat secepat Shinkansen (kereta supercepat Jepang)? Karena biayanya sangat besar, dari hasil kajian awal pakai kereta ekspres dengan kecepatan 160 km per jam saja sudah cukup," kata Kepala BPPT Unggul Priyanto di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Berdasarkan kajian awal revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya yang dilakukan BPPT dan Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Jepang, pengembangan kereta ekspres ini cukup mendesak dan seharusnya tahun ini sudah dikerjakan, meski peminat proyek ini akan susah didapat.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil kajian itu, rel kereta yang sekarang digunakan masih akan bisa digunakan jika memang kereta ekspres berkecepatan 160 km per jam yang dikembangkan. Dengan demikian rel kereta yang ada bisa digunakan lebih optimal, tidak perlu membuat jalur rel kereta yang baru.

Dengan kajian yang dilakukan sendiri oleh ahli-ahli dari Indonesia, ia berharap Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan maksimal sehingga jika pun pembangunan atau revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya itu dilakukan dengan menggunakan "soft loan", TKDN masih bisa dinaikkan.

Pada 2016, BPPT juga telah melakukan pendampingan teknis pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Palembang, pengkajian sistem LRT Jabodetabek bersama Kementerian Perhubungan, dan kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri mengatakan berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Indonesia memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menyusun proposal awal rencana kerja sama proyek revitalisasi jalu kereta utara Jawa itu.

Budi menjelaskan di dalam proposal juga akan dikaji prastudi kelaikan dan kesepakatan nilai investasi proyek itu. "Termasuk (nilai investasi proyek), kalau prastudi kelaikan itu kan ada kualitatif dan kuantitatif".

Ia menambahkan nantinya, hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah akan memberi kesempatan kepada pemerintah Jepang untuk membuat proposal awal guna menerapkan standar kehati-hatian dalam proyek yang nilainya mencapai Rp80 triliun tersebut.