Kasus Skimming ATM

BI & OJK Perlu Respons Soal Keamanan Data Nasabah Bank

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, BI dan OJK harus segera mengatasi permasalahan keamanan dan perlindungan nasabah, terkait adanya kasus skimming beberapa waktu lalu.

Sumber: Antara

Terbit 20 Mar 2018 12:31 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Barang bukti kasus pembobolan ATM berupa kartu ATM dan ID Card palsu milik pelaku yang diperlihatkan di Polda DIY, Selasa (20/3/2018). tirto.id/Dipna Videlia

tirto.id - Puluhan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kediri, Jawa Timur, pada pekan lalu dikejutkan dengan hilangnya saldo rekening mereka secara misterius. Jumlah uang tabungan yang hilang bervariasi antara Rp500 ribu, Rp4 juta, bahkan mencapai Rp10 juta.

Pada Jumat (16/3/2018) lalu, akhirnya kasus pembobolan saldo nasabah BRI ini berhasil diungkap kepolisian usai pihak Polda Metro Jaya meringkus lima pelaku sindikat skimming pembobol ATM.

Tiga pelaku adalah warga Rumania dengan inisial CAS (28), RK (28), dan IRL (28). Satu warga Hungaria, FH (27), serta seorang perempuan asal Bandung berinisial MK (30).

Menanggapi kasus ini, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, Bank Indonesia (BI) bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merespons dengan segera dan tepat untuk mengatasi permasalahan perlindungan nasabah terkait adanya kasus pembobolan sejumlah rekening baru-baru ini.

"OJK dan BI harus memperbaiki dan mendorong perbankan melakukan audit secara menyeluruh dan mendalam," kata Ecky, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Ecky, OJK sebagai pengawas perbankan dan BI yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran harus segera bertindak, agar dapat mengembalikan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, ujar dia, OJK dan BI juga diharapkan segera merespons sejumlah peristiwa terkait keamanan nasabah perbankan.

Politisi PKS itu mengemukakan ada sejumlah hal yang harus disorot antara lain aspek teknologi informasi yang digunakan perbankan.

Dalam hal tersebut, lanjutnya, perlu diperhatikan apakah ada kelemahan sistem keamanan teknologi informasi baik dalam konteks sistem simpanan atau dana pihak ketiga (DPK).

Ecky mengatakan, perlu dilihat pula bagaimana prosedur manajemen dan mitigasi risiko dalam sistem DPK maupun pembayaran yang selama ini berjalan, seperti apakah SOP dan manajemen risiko terus diperbaharui dan disempurnakan mengikuti perkembangan yang ada.

Sedangkan edukasi dan sosialisasi akan keamanan perbankan juga dinilai harus terus digalakkan bukan hanya bagi nasabah, tapi juga bagi karyawan bank dan vendor yang terkait.

"Jika ada kelemahan dan pelanggaran harus diperbaiki dan pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi," katanya pula.

Sebelumnya, BI mengaku sudah memanggil pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk meminta penjelasan terkait banyak kasus pencurian data di kartu debit (skimming), khususnya yang terjadi di Kediri, Jawa Timur.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, di Jakarta, Jumat (16/3), mengatakan BRI telah menjamin akan menuntaskan kasus dugaan "skimming" tersebut. Bila terbukti modus yang digunakan adalah "skimming", ujar Erwin, BRI akan mengganti keseluruhan dana nasabah yang hilang.