tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga kuartal II-2022 sebesar 403,0 miliar dolar AS. Posisi ini turun dibandingkan pada kuartal sebelumnya mencapai 412,6 miliar dolar AS.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam pernyataannya, Senin (15/8/2022).
Erwin menuturkan posisi ULN pemerintah pada kuartal II-2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.
"Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan," ungkapnya.
Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor non residen pada SBN domestik. Penarikan ULN pada triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," bebernya.
Adapun dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal II-2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal II-2022 tercatat sebesar 207,1 miliar dolar AS, sedikit turun dari 207,4 miliar dolar AS pada kuartal I-2022. Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 0,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy).
Kemudian ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta.
"ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5 persen terhadap total ULN swasta," imbuhnya.
Struktur ULN Indonesia Tetap Sehat
Dengan kondisi tersebut, Erwin mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
