tirto.id - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum memastikan partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Idrus Marham selama menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pertama Pak Idrus mengundurkan diri sebagai pengurus untuk berkonsentrasi terkait masalah hukum. Terkait masalah hukum, atas apa yang disampaikan humas lembaga hukum, status Pak Idrus masih saksi," kata Airlangga, di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/8/2018).
Meskipun begitu, Airlangga mengapresiasi sikap Idrus yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial dan posisinya sebagai pengurus DPP Golkar.
"Kami semua berdoa bapak Idrus tabah dan menghadapi ujian ini dan ini merupakan budaya politik yang baik. Dan patut menjadi contoh bagi siapa pun," kata Airlangga.
Dia menyatakan partainya terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, seperti narkoba. Ia pun berharap masalah ini tidak dikaitkan dengan Golkar. Sebab, menurutnya mesti dipisahkan masalah individu dan organisasi.
"Berikutnya juga kami, Golkar tetap komitmen terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga hukum dan mendukung agar masalah hukum diselesaikan secara adil dan tuntas," kata Airlangga.
Idrus resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial dan Ketua DPP Golkar pada hari ini (24/8/2018) lantaran terjerat kasus dugaan suap proyek PLTU-1 Riau.
Posisinya sebagai Menteri Sosial digantikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat sore tadi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
