tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah isu yang menyebutkan bahwa tanah Kalijodo dijual kepada pengembang Sinarmas Land. Menurutnya proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo hanya menggunakan duit dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sinarmas Land.
“Ini juga menjawab isu-isu Kalijodo dijual ke Sinarmas Land, ini bukan. RPTRA, polanya kerja sama. Ini adalah sumbangan murni nggak ada urusan barter. Barter cuma boleh ditulis Sinarmas (logo Sinarmas),” ungkap Ahok saat meresmikan RPTRA dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kalijodo, Jakarta Barat, Rabu (22/2/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Ahok sekaligus membantah isu yang menyebutkan RTH Kalijodo dialihfungsikan menjadi bangunan hotel maupun apartemen. Ia berujar, pembangunan apartemen maupun hotel di tanah RTH sudah dihentikan sejak era pemerintahan Gubernur Joko Widodo.
Selebihnya, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakata akan terus membeli tanah untuk dijadikan ruang publik. Untuk tahun ini, ia merencanakan akan membangun 200 RPTRA di DKI Jakarta dengan rincian 100 RPTRA dengan dana APBD dan 100 dengan dana sumbangan CSR.
Sementara itu, Direktur Sinarmas Land, Gandi Sulistyanto menjelaskan jika pihaknya merupakan satu-satunya penyandang dana pembangunan RPTRA Kalijodo yang merupakan RPTRA terbesar di DKI Jakarta.
Untuk besaran anggarannya sendiri, Gandhi enggan menyebut detail. Menurutnya saat ini pihaknya tengah melakukan proses penghitungan anggaran. “Yang jelas nilainya miliaran,” tambah dia di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, Gandhi hanya menjelaskan pihaknya hanya bisa menambahkan logo Sinarmas Land di RPTRA Kalijodo. Ia menegaskan logo itu bukan berarti bahwa RPTRA Kalijodo milik Sinarmas Land.
"Ini kontribusi juga, karena kita bergerak di bidang real estate. Kita tidak punya bisnis apapun di lahan ini," tambah dia.
Melengkapi pernyataan Gandhi, Arsitektur RPTRA dan RTH Kalijodo, Yori Antar, memberi penjelasan terkait pembangunan tersebut.
“Total tanah 3,2 ha plus 3500 meter. Kita desain semua seekonomis mungkin dengan waktu 6 bulan. Rata-rata 6- 8 bulan. Cepet karena tidak lewat pemerintah, jadi tidak melalui birokrasi,” bebernya.
Menurut dia, hingga saat ini pembangunan RPTRA dan RTH telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp25 miliar plus Rp6 miliar untuk pembangunan masjid yang masih dalam proses.
Sementara menurut laporan Antara disebutkan bahwa proyek di atas tanah bekas lokalisasi yang digusur Ahok pada Februari 2016 itu menelan dana senilai Rp3.636.000.000.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Agung DH
