tirto.id Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta berhasil memadamkan kebakaran yang sempat melanda Ruang Humas Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Informasi mengenai kebakaran itu diterima oleh Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Selatan, pada Sabtu sekitar pukul 23.09 WIB. Petugas kemudian segera dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman mulai pukul 23.18 WIB. Memasuki pukul 23.45, api berhasil dilokalisasi dan kemudian dilakukan proses pendinginan serta pengeluaran asap dari gedung. Usai melakukan penyelidikan, Damkar Jakarta Selatan menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting perangkat AC. “Luas area yang terbakar 48 meter persegi. Dugaan penyebab di duga korsleting perangkat AC. Taksiran kerugian Rp448.656.000,” demikian keterangan tertulis dari Damkar Jakarta Selatan yang diterima Tirto, Minggu (9/2/2025). Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. "Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Terimakasih atas segala bentuk dukungannya, mohon doa agar kami bisa lebih kuat dan bisa berkarya lebih baik," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro, di Jakarta, Minggu. (Fadrik Aziz/Tirto.id) #FlashTirto

tirto.id Tiga pemain sepak bola diaspora, yaitu Ole Lennard ter Haar Romenij, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Tim Henri Victor Geypens, resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan di London, Inggris, pada Sabtu (8/2/2025). Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa proses naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia. "Momentum ini bukan hanya tentang perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga tentang harapan besar dalam membangun kemajuan Indonesia," ujar Supratman dalam sambutannya, dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (9/2/2025). Menurut Supratman, kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih. Kehadiran mereka bertiga diharapkan bisa meningkatkan kualitas Tim Nasional Indonesia di beberapa ajang bergengsi. Beberapa agenda besar yang menjadi target Indonesia saat ini di antaranya Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027. Indonesia juga tengah berupaya masuk dalam peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Sebagai informasi, pengambilan sumpah Ole Romenij dkk. dilakukan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta; Duta Besar Indonesia, Desra Percaya, dan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali. (Rahma Dwi Safitri/Tirto.id) #FlashTirto

tirto.id Hampir 8 dasawarsa usia Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Eksistensinya sudah hampir menyamai umur Republik. Jejak pendiriannya cukup terjal, tetapi makin mulus seiring waktu, apalagi di era Orde Baru. Teks: Fadli Nasrudin Desainer: Parkodi #infografik #HariPersNasional

tirto.id Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum orang kaya menggunakan gas 3 Kg dan pertalite bersubdsidi adalah haram. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan, hal ini karena orang kaya menggunakan barang yang telah diperuntukkan bagi kelompok tertentu. "Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi," ujar Miftah, dikutip dari MUI.or.id, Sabtu (8/2/2025). Lebih lanjut, Miftah menjelaskan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Miftah mengingatkan, gas elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. "Semua itu sudah diatur distribusinya dan termasuk sanksi serta hukuman atas orang yang menyalahgunakan. Adapun dalam hukum Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram," kata Miftah. (Intan Umbari Prihatin/Tirto.id) #flashtirto #MUI #elpiji

tirto.id LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mengalami gangguan. Akibatnya penumpang terpaksa harus diturunkan di stasiun terdekat yaitu di Stasiun Kuningan dan Stasiun Pancoran Bank BJB. Kendala operasional LRT terungkap dari laporan para penumpang di akun X. Salah seorang penumpang, Nadine, (31), mengaku diminta turun di Stasiun Pancoran Bank BJB yang bukan menjadi destinasinya. Nadine telah menunggu 10 menit, namun tidak ada kepastian. Petugas LRT juga tidak bisa memberikan penjelasan konkret. Akhirnya, Nadine bersama suaminya beralih ke kendaraan lain. "Saya menunggu 10 menit dan nggak berubah, kata petugasnya ada gangguan, tapi nggak jelas penyelesaiannya gimana," kata Nadine kepada Tirto, Sabtu (8/2/2025). Saat dikonfirmasi apakah ada kerusakan yang nampak di LRT, Nadine mengaku tak melihatnya. Namun dia mendengar ada salah satu kereta tersangkut sehingga mengganggu seluruh arus perjalanan LRT. "Gangguannya bukan di semua kereta, tapi ada satu kereta yang menyangkut," kata Nadine. Tidak hanya Nadine, para pengguna LRT lain juga sempat menyampaikan aduan di media sosial. Mereka mengeluh karena sudah menunggu lebih dari satu jam. "@lrtjabodebek ini LRT gelap karena gangguan gileee sejam lebih nungguin, petugas nya bingung sendiri ini rute Jatimulya atau Harjamukti," cuit gee (@cilokcinta) dikutip Tirto. Sementara itu, LRT Jabodebek di X, mengakui saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan dan penanganan di Stasiun Rasuna Said. "Diinformasikan saat ini LRT Jabodebek sedang melakukan penanganan kendala operasional di Stasiun Rasuna Said," dikutip Tirto dari akun X @lrtjabodebek, Sabtu (8/2/2025). Pihak LRT berjanji pelayanan akan segera diatasi. LRT juga meminta maaf atas ketidaknyamanan karena kendala operasional tersebut. "LRT Jabodebek tengah melakukan langkah normalisasi untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan dengan normal. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata LRT. #LRT #transportasi #jabodetabek #flashtirto

tirto.id Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2025 sudah berlangsung sejak 4-18 Februari 2025 mendatang. Pemeringkatan Webometrics edisi Januari 2025 menempatkan UI, UGM, ITB, Undip, dan IPB sebagai 5 kampus terbaik. Kita intip yuk jumlah program studi dan daya tampung SNBP di kelima kampus itu! Siapa tahu ada yang tertarik mendaftar ~ Teks: Nela #CukupTau"

tirto.id Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP, Bintoro, dipecat tidak hormat terkait kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia. Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam, menuturkan Bintoro menangis dan menyesal saat mendengar putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hasil sidang telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada sejumlah polisi lainnya yag terlibat kasus tersebut. Beberapa di antaranya yaitu AKBP Gogo Galesung yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel dan mantan Kasubnit Resmob Polres Jaksel Ipda Novian Dimas terkena demosi masing-masing delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. "Dua polisi tersebut yaitu AKP Zakaria dan AKBP Bintoro," dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025). Anam juga menambahkan AKP Zakaria diberi sanksi yang lebih berat karena mempunyai peran yang aktif dalam kasus itu. Zakaria bahkan disebut mengetahui tata kelola uang yang diberi oleh tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. "Dia (Zakaria) adalah bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru, sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahu, dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu," paparnya. Dia juga menyebutkan di dalam sidang tersebut, konstruksi perkara dijelaskan secara detail oleh Komisi Kode Etik. "Jika didasarkan konstruksi perkara, kasus itu dinilainya masuk ke dalam kategori penyuapan, bukan pemerasan," jelas Anam. Sementara itu untuk AKP Mariana (eks Kanit PPA Satreskrim Polres Jaksel), Anam menyebutkan masih berproses karena masih ada pemeriksaan saksi-saksi. "Jumlahnya masih banyak, sekitar 16 orang saksi. Ini masih cukup lama," ungkap Anam. (Intan Umbari Prihatin/Tirto.id) #FlashTirto #kasuspemerasanprodia

tirto.id Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dengan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog. Sebelumnya, Wahyu Suparyono baru diangkat menjadi Dirut Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi yang telah menjabat sebagai Dirut Bulog selama 10 bulan mulai 1 Desember 2023. "Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog," dikutip dari keterangan tertulis Bulog, Antara, Sabtu (8/2/2025) Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Dia akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto. Hendra yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog, sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. (Intan Umbari Prihatin/Tirto) #FlashTirto

tirto.id Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Dharma Tula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional. Dalam pasal itu setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional. "Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025). Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan. Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan. Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan. Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar Rp20 juta. PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC. (Intan Umbari Prihatin/Tirto.id) *Berita ini telah diterbitkan sebelumnya, foto diganti sebagai lustrasi. #flashtirto #PSSI #AFC

tirto.id Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare sebagai lokasi Taman Safari yang akan dibangun oleh pengusaha nasional, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Pembangunan ditargetkan akan dimulai paling lambat akhir 2025. "Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025). Basuki menjelaskan lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya. Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara. (Intan Umbari Prihatin/Tirto.id) #flashtirto #tamansafari #boythohir

tirto.id Mulai 10 Februari 2025, pemerintah menghadirkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat Indonesia! Program ini memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas dan klinik mitra BPJS Kesehatan untuk bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Pemeriksaan mencakup skrining penyakit jantung, tekanan darah, kesehatan mata, gizi, hingga deteksi dini risiko kanker dan stroke. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp ke 081110500567. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin guna mencegah penyakit sejak dini. #Jeda

tirto.id Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram. Hal itu disampaikan oleh Ketua Sidang Waqi'iyah, Muhammad Cholil Nafis. "Laut tidak bisa dimiliki baik oleh individu maupun korporasi," kata Cholil, dalam keterangan pers, Kamis (6/2/2025). Dalam forum Munas tersebut, Cholil Nafis juga menuturkan negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut baik atas nama individu maupun korporasi. "Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," kata Cholil. Cholil juga menyebut Munas Alim Ulama NU memutuskan jual beli karbon adalah sesuatu yang sah dan boleh. "Jual beli karbon baik dengan model pertama, sistem cap and trade, maupun model kedua Offset Emisi, hukumnya boleh dan sah," kata Cholil. (Irfan Amin/Tirto.id) #flashtirto #Munas #NU #karbon

tirto.id Dari sekumpulan tinggalan kebudayaan megalitik di Pasemah, para peneliti menduga-duga asal mula Kerajaan Sriwijaya. Teks: Irfan Teguh Desainer: Tino #Infografik #Pasemah #KerajaanSriwijaya

tirto.id Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan, Isa akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. "Terhadap tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung,” kata Qohar di Kejagung, Jumat (7/2/2025). Atas penetapan tersangka ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyebut kementeriannya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Deni saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025). Penetapan tersangka Isa merupakan perkembangan dari perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah pihak antara lain Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Selain itu, kasus ini juga menyeret petinggi Jiwasraya antara lain Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto. Para pihak ini sudah divonis bersalah dengan hukuman berbeda-beda. (Naufal Majid / Tirto.id) #FlashTirto #KorupsiJiwasraya

tirto.id Polri membenarkan telah menerima laporan kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan eFishery. Dalam kasus tersebut, petinggi eFishery berinisial G dan C menjadi terlapor dalam perkara tersebut. "Ya, ada pelaporan eFishery dari terduga yang dilaporkan G dan C, yaitu sudah dilakukan pelaporan itu sejak tahun 2024, awal tahun sekira bulan 2, bulan 3 dan bulan 4," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Bareskrim, Jakarta, Jumat (7/2/2025). Trunoyudo menerangkan, laporan dilayangkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Namun, dia tidak menyebutkan nama pelapor dan nomor laporannya. Trunoyudo menambahkan, penyidik nantinya akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. "Maka laporan itu sudah dilakukan ada yang pada tahap penyidikan dan penyelidikan, maka tindak lanjutnya Bareskrim Polri nanti akan melakukan gelar bersama karena ada beberapa laporan yang sudah kita terima baik itu di Polda Metro, Mabes Polri Bareskrim," pungkas Trunoyudo. (Ayu Mumpuni / Tirto.id) #FlashTirto #eFishery

tirto.id Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mengatakan DPR RI mengusulkan agar alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) yang ditentukan sebesar Rp10 ribu per siswa dikelola keluarga atau orang tua penerima. Ia menilai aksi tersebut lebih efektif daripada menerapkan kebijakan saat ini “Atau mungkin diberikan kepada siapa? Rp10 ribu itu diberikan kepada keluarganya. Tapi catatannya keluarga ini atau orang tuanya harus memberikan bekal yang bergizi,” kata Maria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (6/2/2025). Menurut perempuan yang merupakan Politikus PDIP ini, pemberian langsung dana MBG Rp10 ribu kepada keluarga akan menjadikan makanan tersebut lebih berkualitas dan distribusinya jauh lebih efisien dibandingkan saat ini. Terlebih, apabila hal itu diberlakukan, akan ada pihak lain yang juga menerima manfaat selain siswa. “Rp10 ribu dimasak sendiri itu jauh akan mempunyai kualitas yang lebih baik. Ketika kemudian dimasak bareng-bareng untuk 3 ribu orang. Nah hanya sekolah kontrol, oh anak in bawa ini nggak? Anak ini bawa bekal nggak?” katanya. “Nah bekal Rp10 ribu itu sudah bisa bergizi kalau dari rumah. Kemudian apa? Transportasi berkurang. Kalau kita bayangkan kalau di situ titik harus memasak untuk 3 ribu orang. Bayangan kita apa? Harus distribusi, makan waktu, makan biaya, butuh tenaga. Tapi kalau yang dimasak orang tuanya, eh orang tuanya kecipratan nasinya misalnya. Nah nasinya bisa untuk serumah atau kalau serumah ada 3, karena anak sekolahnya 3. Itu lebih lagi,” jelas Maria. (Rahma Dwi Safitri / Tirto.id) #FlashTirto #MBG

tirto.id "torita IKN mengumumkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahaan (KIPP) kembali dibuka untuk umum mulai Rabu (5/2/2025) lalu. Pembukaan ini dilakukan usai proses pemeliharaan infrastruktur utama di Plaza Seremoni KIPP telah selesai. Proses pemeliharaan itu dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dasar di area tersebut dalam kondisi optimal. “Maintenance sudah selesai mulai hari ini. Jadi mulai siang ini masyarakat sudah bisa berkunjung seperti biasa,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Jumat (7/2/2025). Troy menuturkan masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi IKNow. Bahkan, pengunjung juga dapat berkunjung menggunakan bus yang disediakan di Rest Area Nusantara menuju kawasan Plaza Seremoni di KIPP. (Nabila Ramadhanty/Tirto.id) #FlashTirto

tirto.id Dinas Perumahan Jakarta mengumumkan penunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusun) di Jakarta paling banyak terjadi di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kelik Indriyanto, mengatakan total tunggakan penghuni terprogram dan umum Rusun Marunda mencapai Rp19,6 M. "Untuk data penghuni rusunawa yang paling banyak melakukan penunggakan adalah di Rusunawa Marunda yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp10,8 miliar dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp8,8 miliar," ujar Kelik saat dimintai keterangan, Jumat (7/2/2025). Kelik menambahkan penunggakan pembayaran sewa oleh penghuni rusun ini telah terjadi sejak 2010. "Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, di mana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," ucapnya. Kelik menyebut DPKRP dan delapan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) akan melakukan pendataan dan pemetaan lebih lanjut terkait pekerjaan, penghasilan, dan kepemilikan aset para penghuni umum yang menunggak. Setelah itu, DPKRP dan UPRS juga akan menerapkan sanksi administrasi berupa penerbitan surat teguran dan peringatan kepada para penghuni umum yang menunggak. Apabila surat tersebut tidak diindahkan, Kelik menyebut akan ada penertiban. (Muhammad Naufal/Tirto.id) #FlashTirto