Wiratmo Soekito, Si Kutu Buku Konseptor Manifes Kebudayaan 1963

Oleh: Petrik Matanasi - 30 Juli 2021
Dibaca Normal 3 menit
Wiratmo Soekito dikenal sebagai konseptor Manifes Kebudayaan 1963. Mendekat pada militer kala kelompoknya dirundung Lekra.
tirto.id - Pada awal 1960-an, sekalangan anak-anak muda pegiat sastra dan kebudayaan di Jakarta punya tempat kumpul yang asyik. Itulah rumah Wiratmo Soekito yang terletak di Jalan Cilosari, Cikini. Di antara pemuda-pemuda itu ada Goenawan Mohamad dan Soe Hok Djin—kakaknya Soe Hok Gie yang aktivis.

Rumah Wiratmo itu sebenarnya adalah paviliun dari rumah musisi Binsar Sitompul. Di dekat situ, ada kantor redaksi majalah anak-anak Si Kuntjung dan majalah Sastra.

Wiratmo Soekito kala itu sudah dikenal sebagai budayawan. Lelaki kelahiran Surakarta, 8 Februari 1929, itu adalah anak dari Wirosoepatmo yang pernah jadi kepala perpustakaan Mangunegaran. Maka jangan heran dia selalu dikelilingi buku dan agaknya itulah yang menjadi daya tariknya di antara pemuda-pemuda pencinta sastra.

Wiratmo, seperti dicatat Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016, hlm. 121), adalah, “Orang Jawa abangan kelahiran Solo. Pada tahun lima puluhan Wiratmo Sukito, atas kemauan sendiri, memutuskan menganut agama Katolik. Dia lalu dipermandikan dengan nama baptis Antonius Paulus.”

Menurut Salim yang sejak lama kenal Wiratmo, “Sebagai penganut agama Katolik, dia sangat taat, rajin ke gereja, dan tulisan-tulisannya sering mengutip Alkitab.”

Wiratmo pernah belajar filsafat di Universitas Katolik Nijmengen, Belanda, meski tak sampai tamat. Sepulangnya dari Belanda, sekira 1957, dia memulai karier sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI). Dia didapuk sebagai komentator masalah luar negeri, khususnya Eropa Timur.

Menurut Rosihan Anwar dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002), sejak 1958, Wiratmo juga mengajar di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI). Lain itu, dia juga aktif menulis esai-esai filsafat dan kebudayaan di beberapa media massa.

Seingat Hok Djin—yang di kemudian hari berganti nama jadi Arief Budiman, Wiratmo di awal 1960-an itu tinggal sendiri dan sudah mapan jadi pegawai bergaji. Kawan-kawannya kerap ditraktir makan. Hok Djin dan kawan-kawannya biasa nongkrong di rumah Wiratmo selepas jam kerjanya berakhir. Mereka betah berdiskusi di sana karena Wiratmo punya perpustakaan pribadi di ruang depan rumahnya.

“Wiratmo merupakan sumber pemuasan lahir dan batin,” kenang Hok Djin sebagaimana dikutip majalah Tempo (25/03/2001). Rumah Wiratmo pun kerap jadi titik kumpul bagi para pegiat sastra dari luar Jakarta.

Setelah menikah dengan seorang hakim bernama Sri Widoyati pada 1968, Wiratmo menjadi penganut Islam yang taat pula. Dalam tulisannya, Wiratmo terbiasa mengutip Alkitab dan juga Alquran.

Konseptor Manifes Kebudayaan

Wiratmo paling dikenal publik sebagai konseptor Manifes Kebudayaan yang sempat bikin heboh pada 1963. Wiratmo dan kawan-kawan mudanya itu berseberangan paham dengan politik kebudayaan Presiden Sukarno yang didukung Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)-organ kebudayaan yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Lekra ingin kegiatan kesenian ada di bawah komando politik,” tulis Arief Budiman. Tepat sekali dengan jargon “politik adalah panglima” yang populer kala itu. Wiratmo dan kawan-kawan yang sehaluan kemudian merumuskan suatu pernyataan sikap untuk mengimbangi jargon itu. Pernyataan mereka nantinya dikenal sebagai Manifes Kebudayaan.

“Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik Kebudayaan Nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia.

Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sector berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami,” demikian isi Manifes Kebudayaan itu.

Manifes Kebudayaan diteken dan diumumkan pada 17 Agustus 1963. Ada 16 penulis, 3 pelukis, dan 1 komponis memberikan tanda tangan dukungan mereka. Belakangan, kaum kiri dan sayap kebudayaannya memplesetkan Manifes Kebudayaan dengan akronim Manikebu—istilah peyoratif yang mengacu pada sperma kerbau dalam bahasa Jawa.

“Latar belakang sosial kelahiran Manifes adalah hilangnya kepercayaan bahwa kegiatan seniman dapat diteruskan tanpa perlindungan politik,” aku Wiratmo dalam artikelnya yang terhimpun dalam H.B. Jassin 70 tahun (1989, hlm. 19).

Pada 8 Mei 1964, Presiden Sukarno menyatakan Manifes Kebudayaan sebagai gerakan terlarang. Sebelum itu pun, para manifestan—sebutan untuk para pendukung Manifes Kebudayaan—kerap mendapat serangan dan intimidasi dari kelompok Lekra. Kaum kiri bahkan mencap para manifestan sebagai pengkhianat revolusi.

Tak hanya itu, para manifestan juga mengalami penyingkiran di lapangan profesional. H.B. Jassin, misalnya, sampai dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sementara itu, Wiratmo kehilangan pekerjaanya di RRI.

Wiratmo, seperti dicatat Arief, merasa kelompok kiri sudah berlaku curang dengan memakai “tangan politik” untuk sebuah polemik tentang fungsi kesenian. Menurut Arief sendiri, kelompok manifestan sebenarnya sempat mendapat dukungan dari Angkatan Darat yang berseberangan dengan PKI dan underbouw-nya. Agaknya, sejak itulah, sikap antikomunis Wiratmo menguat.

“Maka sejak saat itu, dia tampaknya makin menjalin hubungan dengan beberapa pemimpin militer,” kata Arief.

Goenawan Mohamad dalam bunga rampai esai Marxisme, Seni, Pembebasan (2011) menyebut Wiratmo mengaku bekerja secara sukarela kepada tentara untuk urusan rahasia.

Sebelum dilarang pemerintah, kelompok manifestan sempat menggelar Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia (KKPI) di Jakarta. Menurut Bokor Hutasuhut, sebagaimana dikutip majalah Tempo (30/09/2013), KKPI terselenggara berkat dukungan dari Angkatan Darat.

Namun, anehnya, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution yang turut hadir dalam KKPI justru meminta para peserta untuk menyusun manifes lain dan meninggalkan Manifes Kebudayaan.

Infografik Wiratmo Soekito
Infografik Wiratmo Soekito 1929-2001. tirto.id/Fuad


Fokus Menulis Pasca-1965

Serangan kepada kelompok Manifes Kebudayaan lindap seketika usai meletusnya G30S 1965. Bagaikan putaran roda, PKI dan sejawatnya—termasuk orang-orang Lekra—kini berganti jadi pesakitan.

Wiratmo dan kawan-kawan kemudian tak perlu takut lagi akan peran mereka dalam gerakan Manifes Kebudayaan. Dalam pernyataannya kepada harian Merdeka (23/10/1966)--kemudian dikutip Alexander Supartono dalam Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965 (2005), Wiratmo menyebut Manifes Kebudayaan sebagai “Kostradnya Kebudayaan”. Itu mengacu pada satuan Kostrad pimpinan Jenderal Soeharto yang berfungsi sebagai pasukan pemukul dalam Angkatan Darat.

“Wiratmo besar jasanya dalam melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1960an,” tulis Rosihan Anwar.

Meski begitu, ketokohan Wiratmo justru meredup setelah 1965. Wiratmo kini lebih memfokuskan dirinya dalam bidang kepenulisan. Dalam bidang ini, menurut Rosihan, Wiratmo tergolong penulis yang “ikhlas”. Dia tak pernah ambil pusing soal honor. Meski hanya dibayar satu dolar per tulisan pun, dia tetap senang.

Baca juga artikel terkait MANIFES KEBUDAYAAN atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Humaniora)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight