Wiranto Sebut Masalah di Pemilu 2019 Bisa Turunkan Indeks Demokrasi

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai sejumlah masalah yang rawan terjadi di Pemilu 2019 bisa berpengaruh pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Oleh karena itu, masalah-masalah itu harus bisa diantisipasi sesegera mungkin.

Sejumlah masalah yang dimaksud Wiranto adalah politik uang, ketidakjujuran penyelenggara, tidak netralnya pemangku kepentingan pemilu, hingga penghitungan suara di TPS yang tidak benar.

“Ini semuanya sudah kami waspadai dan sudah mulai kami masukkan pada bagaimana kita mencoba untuk menetralisir itu semua dari sekarang,” kata Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (13/12/2018).

Menurut Wiranto, praktik-praktik yang bisa mengganggu proses demokrasi itu tidak bisa dibiarkan. Ia mengklaim pemerintah telah berhasil mengantisipasi sejumlah masalah di Pilkada serentak 2017 dan 2018 sehingga dua pemilihan itu bisa berjalan baik.

“Secara umum, penilaian masyarakat internasional pada proses pilkada serentak itu bagus dan positif. Ke depan kita pertahankan posisi itu dan pertahankan penilaian tersebut. Itu bisa terjadi kalau kita bisa menetralisir kerawanan,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebut, indeks demokrasi di Indonesia tidak boleh turun meski tren secara global menunjukkan kemerosotan. Ia berharap indeks demokrasi di Indonesia yang pada 2017 berada di angka 72,11 bisa ditingkatkan.

Dengan capaian tersebut, tingkat demokrasi di Indonesia masuk dalam klasifikasi sedang. Untuk bisa disebut baik, nilai indeks demokrasi di Indonesia harus berada di atas 80.

Kendati demikian, dari 34 provinsi, tercatat ada empat provinsi yang berhasil masuk dalam kategori baik atau nilainya di atas 80. Keempat provinsi itu adalah DKI Jakarta dengan nilai indeks sebesar 84,73, Daerah Istimewa Yogyakarta 83,61, Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung masing-masingnya 81,06 serta 80,11.