Warga Pulau Pari Sengsara Akibat Banjir Rob, Pemprov DKI Bisa Apa?

Reporter: Riyan Setiawan, tirto.id - 23 Sep 2022 11:00 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Sejauh ini, Pemprov DKI hanya bangun tanggul saja. Sayangnya, hal itu tak efektif dan tetap banjir rob.
tirto.id - Edi Mulyono (37), merasa kelimpungan ketika banjir rob masuk ke dalam rumahnya yang berada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Air setinggi 50 centinemeter itu membasahi perabotan rumahnya sampai kasur.

“Sampah dari laut masuk ke rumah pas banjir rob. Biasanya paling banyak daun-daun, plastik, pasti masuk,” kata Edi di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2022).

Edi yang juga menjabat Wakil Ketua Forum Peduli Pulau Pari (FP3) itu pun menunjukkan sejumlah foto dan video banjir rob kepada Tirto. Terlihat air masuk hingga ke dalam rumah sekitar 10 centimeter disertai sampah laut. Namun, tampak ibu-ibu di dalam rumah tetap melakukan pekerjaan domestiknya.

Sementara banjir di pesisir pantai begitu tinggi, bahkan sampai menutupi daratan. “Puncaknya tahun 2019 -2020 kemarin, itu diperparah sampai 70 cm, di Pasir Perawan [tempat wisata Pulau Pari] terendam," ucapnya.

Hampir seluruh wilayah yang terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah sekitar 1.400 jiwa terdampak banjir rob. Namun, kata Edi, paling parah dialami oleh RT 04. Apalagi jika banjir terjadi ketika malam hari, maka warga sampai terpaksa tidak tidur.

Lantaran banjir rob yang masuk ke dalam rumah tidak mungkin dikuras, biasanya warga menunggu sekitar empat jam hingga airnya surut.

“Kalau musim angin timur, mereka nggak istirahat. Pas banjir rob masuk, mereka rapihin rumah, barang-barang. Apalagi kalau ada anak kecil yang harusnya besok sekolah, mereka harus bantuin ortunya," terangnya.

Selain itu, sumur warga yang biasa digunakan untuk mandi dan minum pun terkontaminasi banjir, sehingga tidak bisa dikonsumsi.

“Kalau air laut masuk, mereka nggak mandi di situ. Paling numpang ke rumah warga yang airnya nggak kena banjir. Kalau nggak, ya beli air tawar di situ," tuturnya.

Jika banjir rob dan krisis iklim terus dibiarkan, Edi mengatakan “Pulau Pari bisa tenggelam.”

Selain masuk ke pemukiman, banjir rob juga terdampak terhadap mata pencarian warga yang mayoritas sebagai nelayan dan penyedia jasa wisata.

Edi yang juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Travel Pulau Pari mengatakan, banyak wisatawan tidak jadi berkunjung dan terpaksa harus membatalkan perjalanannya ketika cuaca buruk.

Akibatnya, jasa wisata, tempat penginapan, hingga UMKM yang ada di Pulau Pari pun merosot pendapatannya akibat banjir rob. “Mereka takut kalau air pasang. Mereka binggung ke mana. Warga yang berdagang, omset berkurang,” kata dia.

Namun sejauh ini, Edi mengatakan belum ada warga yang kesehatannya terdampak akibat banjir rob. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob, warga meninggikan rumah hingga jalanan. Kemudian jangka panjangnya warga menanamkan tumbuhan mangrove dan transplantasi terumbu karang.



Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) hanya membangun tanggul saja. Namun sayangnya, hal itu tidak efektif, karena kenyataannya tenggelam oleh banjir rob.

“Kami meminta bantuan pemerintah untuk serius menangani banjir rob yang terjadi di Pulau Pari,” kata Edi.

Hal senada diungkapkan Ketua FP3, Mustaghfirin yang berprofesi sebagai nelayan. Ia mengeluhkan kondisi cuaca yang sangat sulit ditebak saat ini akibat krisis iklim yang menimbulkan banjir rob.

Berbeda dengan 6 hingga 7 tahun lalu, di mana para nelayan masih bisa memprediksi cuaca. Padahal, sebelum melaut, para nelayan biasanya harus membaca cuaca.

Tidak jarang cuaca yang sebelumnya baik, kata dia, tiba-tiba di tengah perjalanan menjadi buruk sehingga memaksa para nelayan memutuskan kembali ke pulau dan tidak melaut.

“Saya bahkan pernah hampir tenggelam karena gelombang yang tiba-tiba tinggi dan membuat perahu saya oleng,” kata Mustaghfirin.

Hal itu juga berdampak terhadap penghasilannya. Dia mengaku sehari bisa menerima pendapatan sebesar Rp500 ribu. Namun setelah terjadi perubahan iklim, penghasilannya menyusut hingga menjadi Rp50 ribu.

Apalagi ditambah dengan harga bahan bakar minyak (BBM) solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Sementara per hari, dia membutuhkan solar untuk melaut sebanyak 10 liter.

“Kalau dihitung kami malah merugi. Paling kalau mau melaut kami lihat-lihat dulu kondisi cuaca bagus atau nggak," tuturnya.

Dampak lainnya, kata dia, beberapa jenis ikan sudah sulit ditemui, seperti kakap merah, jenidin, masidung, bawal, cakalang, lamadang. Alhasil, pendapatan pun ikut berkurang.

Jika ingin mendapatkan hasil, para nelayan harus melaut dengan jarak di atas 15 mil. Namun, Mustaghfirin khawatir dan ketakutan bila harus melaut dengan jarak yang sangat jauh.

“Kami takut nyawa kami terancam akibat cuaca yang bisa berubah secara tiba-tiba. Kami lahir dan tidak akan meninggalkan Pulau Pari," ucap pria yang akrab disapa Bobby itu.


Apa yang Harus Dilakukan Pemprov DKI?

Kepala Divisi Kajian Hukum Lingkungan Walhi Nasional, Puspa Dewy yang mendampingi korban, menyatakan banjir rob terjadi akibat perubahan iklim.

Dengan terjadinya perubahan iklim tersebut, telah menuntun tingginya permukaan air laut, badai, gelombang tinggi atau gelombang pasang, serta menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir.

Semakin tinggi suhu global, makin sering dan ekstrem banjir yang terjadi. Ini mengancam eksistensial bagi pulau-pulau kecil dan daerah-daerah dengan pesisir dataran rendah, termasuk banjir rob di Pulau Pari.

“Kejadian inilah yang nyata sedang dialami oleh warga Pulau Pari. Seberapa tingginya kenaikan permukaan air laut sangat bergantung pada emisi gas di masa depan," tuturnya.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin meminta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk membuat peta jalan perlindungan pulau-pulau kecil terhadap masyarakat terdampak.

Pemprov DKI juga perlu membuat skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

“Sampai saat ini Pemprov DKI belum punya itu [Skema perlindungan nelayan]" kata Parid.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah nelayan di Kepulauan Seribu sekitar 3.500 orang.

Selain itu, pria yang pernah menjadi Deputi Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) itu meminta Pemprov DKI tidak boleh melakukan pembangunan besar di dekat Kepulauan Seribu.

Pemprov DKI juga harus membantu warga menanam pohon mangrove untuk menahan air. Namun, dia tidak setuju jika Pemprov DKI membangun bendungan untuk menahan air laut.

“Bendung itu mereklamasi dan rusak laut dan itu tidak menjamin keselamatan warga dari kenaikan air laut. Belajar kasus Semarang, ada tanggul tapi jebol. Yang tidak alami itu yang bahaya. Cari yang alami [tumbuhan] saja,” kata dia.

Deputi Advokasi & Jaringan KIARA, Muhammad Afif mengatakan, penyebab banjir rob di Pulau Pari adalah dampak dari reklamasi yang dilakukan di teluk Jakarta. Karena itu, Dia minta Pemprov DKI mengurangi pembangunan infrastruktur yang akan menjadi beban wilayah pesisir.

“Pemprov DKI juga perlu melakukan penanggulangan sigap dan menghimpun kerangka strategi terkait dampak dari krisis iklim seperti banjir rob," kata Afif kepada Tirto, Rabu (21/9/2022).

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI, Syarif meminta Pemprov DKI segera turun ke lapangan untuk menyelidiki penyebabnya dan lakukan mitigasi bencana.

“Mitigasi bencana tindakan untuk memastikan risiko yang dari rob tidak menimbulkan korban harta dan nyawa," kata Syarif kepada Tirto.


Respons Pemprov DKI

Saat ditanya mengenai peristiwa banjir rob di Pulau Pari, Anies Baswedan tidak meresponsnya. Dia mengatakan untuk membicarakan kegiatan yang baru berlangsung yaitu mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Nanti ya [tanya banjir rob di Pulau Pari], ini dulu [Pergub RDTR]" kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022). Namun sampai akhir wawancara, Anies tidak juga memberikan tanggapannya mengenai kasus banjir rob di Pulau Pari.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim Pemprov DKI telah membangun tanggul untuk menangani banjir rob di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

"Mengenai banjir rob, itu yang sering terjadi di daerah pesisir, terutama di Jakarta Utara. Memang pilihannya tidak lain selain membuat tanggul. Juga di Kepulauan Seribu ya. Itu adalah masalah yang memang kami harus hadapi," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/9/2022),

Selain itu, Riza mengaku Pemrpov DKI juga terus melakukan penanaman tumbuhan Mangrove untuk menahan dan meresap air banjir rob.

"Tidak hanya Pemprov, juga masyarakat, organisasi kita tahu membantu wilayah Jakarta dengan cara menanam mangrove," ucapnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu menuturkan, saat ini memang cuacanya tidak menentu akibat krisis iklim yang membuat terjadinya perubahan cuaca yang tak menentu.

Kendati demikian, Riza berjanji Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) secara bertahap akan menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut. Namun, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mengupayakan hal yang terbaik bagi warga.

Hal senada pernah diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji. Ia mengatakan, Pemprov DKI telah melakukan penanganan dengan mengeluarkan instruksi imbauan kepada masyarakat mengenai potensi banjir ROB. Adapun wilayahnya meliputi Pademangan, Penjaringan, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kepulauan Seribu.

“Masyarakat di wilayah pesisir DKI Jakarta diimbau untuk waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir pesisir," kata Iswara melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Isnawa meminta agar masyarakat senantiasa memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman: bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Apabila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112.

BPBD DKI juga menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada setiap kelurahan di Jakarta untuk penanggulangan potensi bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi potensi bencana dan sejalan dengan tupoksi BPBD yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016.

“Kami menerjunkan pasukan TRC pada setiap kelurahan untuk memulai mendalami profil kelurahan dan menginventarisir setiap potensi bencana yang ada, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan sebagainya," ucapnya, Selasa (13/4/2022).

Isnawa menjelaskan, TRC juga ditugaskan untuk mendata sarana, prasarana, dan segala aspek pendukung yang dibutuhkan ketika terjadi bencana.

TRC akan meninjau kembali lokasi-lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan, untuk memastikan segala pendukung siap dan layak ketika terjadi bencana, khususnya dalam aspek kesehatan, kedaruratan, dan logistik.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan segala sesuatu yang ada di tingkat kelurahan dalam merespons segala potensi bencana, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko bencana di masyarakat.

“Keselamatan warga merupakan yang terpenting bagi kami dalam menjalankan tugas,” kata dia.

Dengan penugasan ini, Iswara berharap pasukan TRC semakin dan lebih dikenal oleh masyarakat, seperti RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka sinergi untuk membangun budaya sadar bencana.

“Sinergitas ini sangat penting, sembari TRC mensosialisasikan layanan aduan kedaruratan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat,” kata dia.


Baca juga artikel terkait BANJIR ROB atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz

DarkLight