Warga Intan Jaya Papua Mengungsi & Ditinggal Pemerintahnya Sendiri

Oleh: Haris Prabowo, Adi Briantika - 14 Februari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Warga di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terdesak dalam konflik bersenjata. Parahnya pemerintah daerah mereka memilih menyelamatkan diri sendiri.
tirto.id - Ramli memulai awal pekan dengan buruk. Pemilik kios di Desa Bilogai, ibu kota Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua ini ditembak bedil, Senin (8/2/2021) lalu. Luka cukup parah dan ia langsung dilarikan ke RSUD Timika yang jaraknya hampir 90 kilometer dari lokasi kejadian.

Pastor Yustinus Rahangiar, pimpinan perwakilan Gereja Katolik yang berada di Bilogai, bersaksi penembak adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Lokasi penembakan kebetulan dekat dengan pastoran gereja Katolik Bilogai. Setelah menembak, para anggota kelompok bersenjata langsung bergerak menuju Desa Kumlagupa.

Mereka memukul lonceng, tiang listrik, dan barang-barang apa pun hingga berbunyi sembari berteriak seolah merasa menang, kata Yustinus. “Itu membuat masyarakat ketakutan,” kata Yustinus kepada wartawan Tirto, Kamis (11/2/2021).

Ketika hari sudah gelap, Yustinus bersama para pengurus pastoran Gereja Katolik Bilogai memutuskan memanggil masyarakat untuk mengungsi ke gereja. Sedikit demi sedikit orang berkumpul.

Dia melakukan ini karena dari kejadian yang sudah-sudah, saat TNI memburu anggota OPM, pihak yang paling dirugikan justru sipil. Contoh kasus termasuk tragedi Pendeta Yeremia di Hitadipa, Intan Jaya, pada September; dan Frater Silvester di Manokwari, Papua Barat, Desember tahun lalu. “Selalu seperti itu,” ucap Yustinus.


Kompleks pastoran gereja Katolik Bilogai—termasuk di dalamnya gereja, rumah pastoran, dan rumah dinas—akhirnya dipadati oleh para pengungsi. Mereka adalah warga dari Desa Bilogai, Desa Kumlagupa, dan beberapa warga dari Desa Puyagiya.

Pastor Yustinus menyebut total warga yang mengungsi mencapai 655. 200 orang dewasa laki-laki, dan sisanya perempuan serta anak-anak.

Kasus Ramli bukan satu-satunya. Hingga Januari 2021, sebelum Ramli, ada empat penyerangan yang melibatkan TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya. Ini termasuk pembakaran di Bandara Pagamba, Distrik Mbiandoga, pada 8 Januari dan baku tembak di Distrik Titigi pada 10 Januari.

Ditinggal Pemerintah Sendiri

Satu hari setelah penembakan Ramli, Selasa (9/2/2021) siang, pihak TNI dan polisi datang menemui perwakilan gereja. Dalam pertemuan itu Pastor Yustinus mendesak agar warga diberi jaminan keamanan dari aparat.

“Kapan kami bisa pulangkan [warga] ke kampungnya masing-masing?” tanya Yustinus kepada aparat. Namun jawaban aparat tak memuaskan. “Kami tidak jamin. Sebaiknya jangan [pulang ke kampung masing-masing] dulu.” Aparat mengklaim harus menghubungi Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni terlebih dulu.

Masalahnya pemerintahan daerah tak berfungsi. Mereka tak ada bersama masyarakat. “Bupati sudah sering memberikan instruksi kepada jajarannya, namun ketika hilang sebentar, bawahannya juga hilang semua,” kata Yustinus.

Natalis Tabuni mengakui dia dan aparat pemerintah daerah kerap tak berada di kantor karena alasan keamanan. Mereka sering kali diancam kelompok bersenjata. “Bukan saya sendiri, seluruh PNS, terutama putra daerah, jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman,” klaim Natalis, dikutip dari Kompas.

Biasanya kelompok bersenjata meminta makanan atau uang. Jika tidak diberi, “mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap.”


Pada 10 Februari lalu, sang bupati akhirnya datang ke Desa Bilogai. Dia mengatakan segera memerintahkan bawahannya pulang kampung. Dia juga bilang selama ini bawahannya seperti sekretaris daerah dan para kepala dinas mengungsi ke Nabire—yang jaraknya mencapai 177 kilometer dari desa itu.

Seorang warga Intan Jaya, Oni Sani, mengatakan Natalis dan bawahannya lebih pilih tinggal di kota besar dibanding hidup dengan rakyatnya yang menderita akibat konflik antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM sejak dua tahun silam dalam rangka menyelamatkan diri sendiri.

Dia menilai selain pemerintah, anggota legislatif yang jumlahnya 25 juga tak ada fungsinya.

“Mereka meninggalkan rakyat dan daerahnya. Di saat-saat begitu wakil rakyat ke mana dan ada buat apa? Harusnya DPRD ada di Intan Jaya. Kehadiran mereka sangat penting bagi rakyat bisa tenang, nyaman,” tutur Oni, Selasa (12/1/2021), mengutip Suara Papua.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo & Adi Briantika
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Haris Prabowo & Adi Briantika
Penulis: Haris Prabowo & Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
DarkLight