tirto.id - Para penumpang yang kedapatan merokok di dalam kereta api cepat atau di area dilarang merokok di kereta api akan dikenai sanksi. Mereka akan dilarang menggunakan jasa moda transportasi berplatform rel tersebut selama 180 hari.
Larangan ini dikeluarkan berdasarkan surat edaran bersama dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Mahkamah Agung, dan lembaga pemerintah lainnya di Cina mengenai orang yang membahayakan keselamatan kereta api.
Di dalam surat itu juga disebutkan, penumpang yang kedapatan tidak membeli tiket, mencetak dan menjual tiket palsu akan dilarang pula menggunakan jasa kereta api hingga 180 hari terhitung mulai 1 Mei 2018.
Peraturan baru juga menyinggung soal kredit macet, orang yang kedapatan menggelapkan pajak, dan penunggak utang pada lembaga keuangan internasional. Mereka yang dinilai melakukan kesalahan finansial tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam calon penumpang selama satu tahun.
Orang yang masuk dalam daftar hitam itu dilarang membeli tiket pesawat dan kereta api, demikian laporan CRI, radio resmi pemerintah Cina, Selasa (20/3//2018), seperti dikutip Antara.
Cina termasuk negara yang relatif bebas bagi perokok di tempat umum dan terbuka, termasuk di restoran dan hotel. Sebab, cukai tembakau memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian negara berpenduduk terbesar di dunia itu.
Meski begitu, kebijakan larangan merokok ini bagian dari upaya pemerintah Cina menerapkan sistem skor sosial yang sampai saat ini masih dalam pembahasan.
Sistem kredit sosial ini sudah ada sejak 2014 dan memiliki informasi kredit yang dapat diakses secara nasional melalui platform daring. Di dalamnya, salah satunya, terdapat daftar hitam orang-orang bermasalah seperti penunggak utang.
Pemerintah Cina akan meningkatkan dan memperbarui mekanisme daftar hitam kredit sosial untuk menjamin ketepatan waktu dan penyelesaian persoalan agar orang yang membayar utangnya terhindar dari tuntutan hukum, demikian pernyataan Wakil Kepala NDRC Zhang Yong, sebagaimana dilansir China Plus.
Dengan sistem kredit sosial ini, pemerintah Cina tidak hanya menilai warga negara berdasarkan hal-hal seperti perilaku kriminal dan kesalahan finansial. Mereka juga mendapat skor berdasarkan pada apa yang mereka beli, katakan, dan lakukan. Warga yang memiliki "skor" rendah harus menghadapi hukuman dan pembatasan, demikian dikutip dari The Verge.
Cina telah bekerja untuk meluncurkan sistem versi penuh pada tahun 2020, namun beberapa versi awal sudah ada di tempat.
Dari laporan Tirto menyebutkan, sampai 2020 nanti, pemerintah Cina juga akan menambahkan regulasi-regulasi tambahan untuk melancarkan program ini. Di antaranya tentang energi terbarukan, e-commerce dan aktivitas online, serta kalkulasi harga.
Setelah 2020, pemerintah Cina akan segera menginklusi seluruh sektor dan industri. Mereka juga akan membangun sistem monitoring real-time: untuk mengawasi kegiatan online, emisi, dan pelacakan kendaraan.
Soal pengawasan, meski rencana sistem kredit sosial banyak dikritik, perilaku negara mengintai warganya sendiri sudah jadi rahasia umum di seluruh dunia. Di AS misalnya, setidaknya ada 24,9 perangkat yang terhubung per 100 penduduk ke National Security Agency (NSA) untuk meneliti setiap percakapan dan hal rahasia lainnya yang dilakukan oleh warga AS.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
