Menuju konten utama

Wapres ke Pejabat DJP: Pentingnya Jaga Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Amin meminta pejabat publik perlu membiasakan hidup dengan gaya sederhana.

Wapres ke Pejabat DJP: Pentingnya Jaga Kepercayaan Publik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Babussalam di area perkantoran Bank Sumsel Babel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022). ANTARA FOTO/Feny Selly/wsj.

tirto.id - Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menyoroti gaya hidup mewah yang dilakukan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia menilai perilaku tersebut bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” tegas Wapres Ma'ruf dalam keterangan persnya, Rabu (1/3/2023).

Dia menuturkan pejabat publik perlu membiasakan hidup dengan gaya sederhana. Kemudian dia meminta agar pajak yang dibayarkan masyarakat bukan untuk memperkaya pejabat tetapi digunakan pelayanan masyarakat.

“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu [berlebihan/mewah],” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres Ma'ruf juga menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.

“Saya kira tindakan Bu Menteri [Keuangan] itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” ungkap Wapres.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada [pejabat bergaya hidup mewah], tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.

Terakhir dia berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak. Dia menuturkan perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gelombang kekecewaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus meluap. Kekecewaan ini bermula ketika Mario Dandy Satrio, salah satu anak pejabat Ditjen Pajak terlibat kasus penganiayaan terhadap David, anak dari kader GP-Ansor.

Kasus ini kemudian merembet kepada tingkah laku Mario Dandy yang belakangan suka memamerkan harta kekayaannya. Mulai dari mobil mewah Rubicon hingga motor gede (moge) Harley Davidson. Sampai akhirnya berujung pada sorotan harta kekayaan ayahnya yang mencapai Rp56,1 miliar.

Baca juga artikel terkait MOTOR GEDE DJP atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin