tirto.id - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bersikap seperti leader monopoli. Sebagai seorang leader perusahaan listrik pelat merah, harus bisa berkembang dan dikelola dengan integritas.
"Jebakan PLN ini banyak, yang paling mendasar adalah PLN itu monopolis. itu juga kan paling mendasar," kata Suahasil dalam keynote speech pada Seminar Leaders Talk PT PLN Series 2023, di Jakarta, Selasa (13/2/2023).
Suahasil mengakui PLN merupakan BUMN yang sangat besar, serta perusahaan yang memonopoli bisnis kelistrikan di Indonesia. Namun, bukan berarti pengelolaanya harus dilakukan dengan kepemimpinan yang ber-mindset monopoli.
"Kalau kita semua menganggap bahwa PLN adalah monopolistik, pemegang kekuasaan monopoli, maka anda menjadi leader-nya monopoli, mindset leader-nya menjadi mental leader monopoli, yang biasanya kalau monopolis itu dia hanya memaksimalkan manfaat (benefit) sendiri," ujar dia.
Atas dasar itu, dia meminta para pimpinan PLN bisa merefleksikan diri, apakah selama ini telah memimpin perusahaan dengan mental monopoli atau tidak.
"PLN yah monopoli, tapi bagaimana menjadi monopoli yang tidak hanya memaksimalkan benefit sendiri. Ini menjadi satu PR (pekerjaan rumah) besar," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan buruknya kepemimpinan dengan pemikiran monopoli adalah enggan bergerak untuk memulai inisiatif. Mereka hanya menunggu karena merasa menjadi pihak yang akan selalu dibutuhkan oleh pihak lainnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan kepemimpinan yang ada di tengah persaingan, sebab akan selalu berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan diri.
"Leader monopoli itu dia nunggu, (pemikirannya) 'emang bisa cari orang lain? pasti cari saya, jadi tunggu saja'. Nunggu itu akhirnya membuat tidak mengembangkan diri," kata Suahasil.
"Tapi seorang leader yang ada dalam situasi persaingan yang aktif, dia itu mencari. Jadi coba ibu bapak refleksikan, selama ini nunggu atau nyari," sambung dia.
Selain tidak berkembang, buruknya kepemimpinan dengan pemikiran monopoli juga membuat terjadinya kompromi terhadap integritas. Suahasil pun kembali meminta untuk para pimpinan PLN bisa berkaca, apakah selama ini baik secara pribadi maupun unit, telah menjalankan tugas dengan integritas atau tidak.
"Integritas kadang-kadang menjadi kompromi. Ibu-bapak tolong merefleksikan ke dalam bidang tugas kita masing-masing, bukan hanya integritas ibu-bapak sekarang, tapi juga integritas unit, integritas dari keseluruhan staf kita, apa assessment (penilaian) bapak-ibu terhadap integritas," paparnya.
Persoalan monopoli listrik ini sebelumnya pernah disinggung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, pada pertengahan 2016 silam. Mendagri menyarankan agar PLN tidak lagi memonopoli penyediaan layanan listrik bagi masyarakat.
“Selama ini PLN telah melakukan monopoli dalam penyaluran listrik bagi masyarakat. Seharusnya PLN bisa seperti BUMN lainnya, misalnya Angkasa Pura, Pelindo dan beberapa BUMN lainnya,” kata Mendagri saat itu.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
