Menuju konten utama

Wali Kota Jaksel Sebutkan Alasan Penyerapan Anggaran yang Rendah

Marullah Matali mengatakan, penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena terkendala masalah teknis, seperti pelelangan.

Wali Kota Jaksel Sebutkan Alasan Penyerapan Anggaran yang Rendah
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

tirto.id - Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengaku ada sejumlah program pembangunan di wilayahnya yang masih terkendala. Dengan demikian, penyerapan anggaran di Jakarta Selatan pun belum bisa berlangsung optimal sampai dengan saat ini.

Menurut Marullah, kendala paling utama terkait dengan hal teknis, seperti pelelangan. Untuk pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan misalnya, Marullah mengaku perencanaan terkait lahannya memang kurang teliti di awal, sehingga memunculkan sengketa dengan pihak lain. Begitu juga dengan lahan untuk pembangunan kantor Lurah Karet yang masih belum diserahterimakan.

“Saya juga kecewa kenapa [penyerapan] itu tidak bisa dilakukan. Mungkin perencanaan ke depannya harus lebih matang lagi ya,” ujar Marullah saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon pada Rabu (3/10/2018).

Lebih lanjut, Marullah tak menampik apabila terjadi kesalahan prediksi pada saat perencanaan. Dampak dari situlah yang kemudian memunculkan kendala di kemudian hari serta membuat upaya penyerapan anggaran jadi agak sulit dilakukan.

Berdasarkan data dari monev.bapedadki.net, pemerintah kota baru berhasil merealisasikan secuil anggaran untuk pembangunan Kantor Lurah Karet sebesar Rp196 juta. Padahal total anggaran untuk program pembangunan di Jakarta Selatan pada 2018 tercatat Rp34,4 miliar.

Menurut rencana, Jakarta Selatan memang memiliki enam program pembangunan. Masing-masingnya adalah rehabilitasi total Rumah Dinas Lurah Kalibata senilai Rp1,28 miliar, pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan sebesar Rp2,05 miliar, dan rehabilitasi total Rumah Dinas Camat Cilandak senilai Rp1,29 miliar.

Lalu ada juga pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan yang menelan biaya Rp19,53 miliar, pembangunan Kantor Lurah Karet senilai Rp6,97 miliar, dan renovasi bangunan untuk Kelurahan Kuningan Timur sebesar Rp3,29 miliar.

Adapun Marullah sempat menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi untuk masing-masing pembangunan. “Kalau yang kantor Kelurahan Kuningan Timur, saya sudah minta supaya diajukan (pada APBD 2019) supaya bisa dibangun,” ucap Marullah.

“Lalu untuk kantor Kelurahan Karet gagal lelang karena waktu yang tidak memadahi, dan kantor Kecamatan Mampang lokasinya sedang saya cari. Untuk yang itu memang kemarin diminta beli lokasi, atau diselesaikan sengketanya,” tambahnya.

Saat disinggung ihwal target penyerapan anggaran sampai akhir tahun, Marullah tidak menjawab pasti soal patokan angkanya. Meski tidak akan mungkin terserap sampai 100 persen, Marullah berkomitmen agar penyerapan tetap bisa semaksimal mungkin.

“Kami berharap bisa menyentuh sekitar 90 persen. Tapi nanti saya ulas lagi, setelah ada beberapa yang dihilangkan, akan dilihat kembali,” ungkap Marullah.

Baca juga artikel terkait PENYERAPAN ANGGARAN DKI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yandri Daniel Damaledo