tirto.id - Pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti merespons wacana Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan merevisi UU TNI agar para perwira tinggi bisa mengisi pos kementerian.
Bivitri menilai, hal tersebut tidak logis dan salah arah. Ia mempertanyakan mengapa surplus di tubuh TNI harus dilimpahkan ke ranah pejabat publik untuk sipil.
"Ini enggak logis sekali. Masa perwira tinggi mau dimasukkan ke pos menteri. Enggak nyambung logikanya. Kenapa harus ditaruh ke kementerian-kementerian?" kata Bivitri saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat (1/2/2019) siang.
Menurut Bivitri, meski memungkinkan hal tersebut terjadi jika UU TNI direvisi, namun selayaknya posisi strategis di kementerian diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
"Kita harus bicara dalam dua hal. Dalam kerangka hukum bisa saja diubah dan memungkinkan. Tapi dalam konteks politik hukum, kita maunya tentara harus lebih profesional dan pos-pos kementerian juga diisi oleh orang-orang kompeten," katanya.
"Bukan berarti perwira bisa kompeten isi pos-pos kementerian. Enggak," lanjutnya.
Dalam perspektif tata negara pun, kata Bivitri, Indonesia seharusnya melihat sejarah belakang bahwa pada 1998 ada amanah reformasi yang mana salah satunya adalah penghapusan dwifungsi ABRI.
"Pemisahan militer dari ranah sipil. Jangan ada mereka di pejabat publik dan ranah sipil. Semangat itu harus tetap dijaga," tambahnya.
Dalam memberi solusi dari surplusnya perwira tinggi non-job di tubuh TNI, Panglima TNI berencana merevisi UU TNI dan memungkinkan pos-pos di kementerian akan diisi oleh anggota TNI aktif.
Dari total perwira tinggi yang berjumlah sekitar 500 anggota, dengan adanya kebijakan tersebut Hadi berharap setidaknya ada 150-200 anggota yang tak lagi non-job.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
