Utang Pemerintah per Februari 2021 Sentuh Rp6.361 Triliun

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 26 Maret 2021
Dibaca Normal 1 menit
Utang pemerintah per Februari 2021 setara 41,1 persen PDB.
tirto.id - Posisi utang pemerintah per Februari 2021 berada di angka Rp6.361,02 triliun atau setara 41,1 persen PDB. Angka ini naik dari Januari 2021 yang berkisar Rp6.233 triliun.

Mayoritas posisi utang per Februari 2021 ini didominasi 86,44 persennya oleh Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp5.498,63 triliun. SBN diterbitkan dalam 2 kategori mata uang.

SBN yang diterbitkan dengan berdenominasi domestik berjumlah Rp4.235,55 triliun atau setara 66,59 persen dari total posisi utang. Rinciannya Rp3.463,72 triliun dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan Rp771,83 triliun dalam rupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk.

Sementara Rp1.263,08 triliun diterbitkan sebagai SBN berdenominasi valuta asing atau valas. Sekitar Rp1.011,23 triliun diterbitkan sebagai SUN Valas alias konvensional dan Rp251,85 triliun dalam rupa Syariah.

Lalu sisa 13,56 persen dari total posisi utang per Februari 2021 diperoleh dalam bentuk pinjaman. Total pinjaman yang dimiliki pemerintah saat ini berjumlah Rp862,38 triliun. Dari jumlah itu hanya Rp12,51 triliun yang merupakan pinjaman dari dalam negeri.

Pinjaman pemerintah ke entitas luar negeri mendominasi sumber utang ini dengan jumlah Rp849,87 triliun. Sekitar Rp331,164 triliun diperoleh dari pinjaman bilateral yang berarti antar negara, Rp473,40 triliun dari lembaga multilateral, dan Rp45,31 triliun dari bank komersial.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan sepanjang tahun 2021, pemerintah memiliki rencana pembiayaan utang senilai Rp1.006,4 triliun untuk menutupi defisit 5,7 persen PDB. Dari jumlah itu sekitar Rp273,1 triliun telah terealisasi sebagai pembiayaan utang per Februari 2021.

“Ini sesuai dengan rencana kami bagaimana mencari dan menutupi defisit sampai akhir tahun. Dari segi jumlah utang mencapai Rp6.361 triliun sesuai bagaimana kami rumuskan di APBN antar pemerintah dan DPR merancang dan mengelola APBN ini,” ucap Luky dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (23/3/2021).


Baca juga artikel terkait UTANG INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight