Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Lakukan Unjuk Rasa di 10 Provinsi

Oleh: Riyan Setiawan - 1 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
KSPI menuntut tiga hal: menolak revisi UU Ketenagakerjaan, merevisi PP 78/2015, dan menolak iuran BPJS Kesehatan.
tirto.id - Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan pihaknya akan tetap fokus terhadap isu perjuangan buruh. Salah satunya, KSPI pada Rabu (2/10/2019) akan melakukan unjuk rasa di 10 provinsi.

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya yang telah dikonfirmasi reporterTirto, Selasa (2/10/2019).

Dalam aksi tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan KSPI. Pertama, fokus terhadap isu perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Misalnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Ketiga, kata Iqbal, KSPI meminta agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan.

"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyonon menerangkan kesepuluh provinsi tersebut antara lain: DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

"Khusus DKI di DPR RI, Kepulauan Riau di kantor Walikota Batam, dan provinsi lain di kantor provinsi," ujarnya kepada Tirto, Selasa (1/10/2019).

Ia menerangkan alasan KSPI menggelar aksi tak berbarengan dan setelah demonstrasi mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat di beberapa lokasi strategis. Hal ini dilakukan karena mengambil momentum usai dilantiknya anggota DPR RI yang baru.

Selain itu, kata dia, unjuk rasa besar-besaran di 10 provinsi ini juga telah disiapkan dari jauh-jauh hari.

"Ini sekaligus untuk mengingatkan agar wakil rakyat yang baru dilantik memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Khususnya terkait regulasi yang diutarakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain," kata dia.


Baca juga artikel terkait AKSI BURUH atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
DarkLight