Usai Bertemu Anies, Airlangga Utamakan Faskes & Produksi Obat

Oleh: Andrian Pratama Taher - 10 September 2020
Dibaca Normal 1 menit
Airlangga mengatakan tidak ada batasan anggaran untuk fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19.
tirto.id - Rapat koordinasi lintas sektoral digelar setelah DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September atau Senin pekan depan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin rapat bersama Satgas COVID-19 dan tim percepatan ekonomi serta dua gubernur di Jabodetabek yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Usai rapat, Airlangga mengatakan tidak ada batasan anggaran untuk fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19.

"Pemerintah pusat tadi memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan," kata Airlangga, saat konferensi pers dari Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Untuk menanggulangi krisis fasilitas kesehatan, hotel bintang 2 dan 3 akan digunakan sebagai fasilitas kesehatan. Selain itu, ada penambahan kapasitas ruang isolasi Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet di Jakarta untuk pasien hampir sembuh atau bergejala ringan.

"Pemerintah mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di DKI ataupun yang di Jakarta itu untuk dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien pasien yang posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi. Nah itu di Wisma Atlet fasilitasnya tersedia," kata Airlangga.

Hingga kini kasus Corona Indonesia terus bertambah. Per 10 September kasus baru mencapai 3.861, paling tinggi sejak pandemi Maret lalu.

Airlangga mengatakan, kebutuhan obat antivirus akan dipenuhi dengan memproduksi obat tamiflu dan oseltamivir. Kimia Farma juga diminta memproduksi obat Papifarifir.

Ia meminta selama PSBB di Jakarta berlangung, tetap ada pegawai pemerintahan yang bekerja dari kantor.

"Tentunya kalau untuk pekerjaan perkantoran tetap disiapkan flexible working. Jadi ada yang kerja di rumah ada yang kerja di kantor. Nanti tentu persentasenya akan ditentukan," ujarnya.

Agar PSBB berjalan maksimal, penegakan hukum akan dijalankan untuk disiplin protokol kesehatan.

"Pemerintah juga akan menggelar operasi yustisi yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasad," katanya.


Baca juga artikel terkait PSBB atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
DarkLight