tirto.id - Dalam sebuah pidato pada 2015, Presiden Prancis Francois Hollande menyatakan bahwa umat manusia punya misi bersama untuk menjaga dan mewariskan planet ini kepada generasi mendatang. Itu memang bukan wacana baru, tetapi mengulang peringatan bahwa kondisi bumi terancam memburuk lantaran peningkatan emisi karbon dioksida jadi penting sebab tak sedikit yang menganggapnya sepele, bahkan nonsens.
“Omong kosong PEMANASAN GLOBAL yang mahal ini harus segera dihentikan. Planet kita justru sedang kedinginan, temperatur mencatat rekor terendah baru, dan para ilmuwan kita terjebak dalam kubangan es,” cuit Donald Trump, jauh sebelum dirinya dinobatkan sebagai presiden Amerika Serikat (AS).
AS adalah penghasil gas efek rumah kaca terbesar kedua di dunia, setelah Cina. Begitu terpilih sebagai presiden, jangankan meneruskan dukungan yang digalakan Barack Obama terhadap kampanye global penyelamatan lingkungan, Trump malah menarik Paman Sam dari Paris Climate Agreement atau Perjanjian Paris yang ditandatangani 196 negara. Tak heran bila Stephen Hawking menyebutnya demagog, pemimpin yang gemar menghasut dan menyesatkan rakyat.
Pada 2015, kita mendengar berbagai gejala mengkhawatirkan. Sebuah studi melaporkan suhu bumi naik antara 1,5° hingga 2°Celsius dibandingkan masa pra-industri. Menurut hasil penelitian lainnya, es Samudera Arktik terus mencair sehingga permukaan air laut makin tinggi saban tahun. Ada pula riset yang menunjukkan bahwa air dari Samudera Atlantik sudah naik ke Samudera Arktik.
“Studi itu memperkuat kesimpulan ihwal pemanasan global, bahwa manusia dan segala ulahnya, terutama di sektor industri, telah menyebabkan bumi semakin panas dan berdampak buruk pada lingkungan,” tulis jurnalis Tirto Aulia Adam.
James Watson, profesor dari Universitas Queensland, Australia, menunjukkan sejumlah kecil bukti ancaman serius peningkatan suhu bumi bagi makhluk hidup. “Ukuran Salamander menyusut, burung migran mengubah rute migrasinya, serta sejumlah spesies kawin silang, semua ini terjadi hanya karena sedikit pemanasan global,” ujarnya.
Perjanjian Paris yang dilahirkan Conference of the Party (COP) ke-21 pada Desember 2015 merupakan puncak negosiasi perubahan iklim global yang telah berlangsung selama 20 tahun. Sebanyak 195 negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyepakatinya sebagai ganti Protokol Kyoto, kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dan menjalankan pembangunan rendah karbon (low carbon development).
Partisipasi Indonesia dalam Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menunjukkan: kita punya kesadaran yang sama dengan sebagian besar warga dunia mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
“Ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk berkontribusi melawan perubahan iklim dan menurunkan temperatur global,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Komitmen dan Tantangan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, salah seorang wakil Indonesia pada pertemuan COP ke-21, menyatakan 4 poin utama perjanjian tersebut adalah menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2°C dan mengupayakan kenaikan temperatur global 1,5°C; Emisi Netto Nol (net-zero emission) sebagai tujuan jangka panjang; komitmen untuk membatasi emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC); dan terakhir, Global Stocktake secara berkala.
“Tinjauan terhadap kemajuan penerapan Paris Agreement dilakukan melalui global stocktake yang dimulai pada 2023 dan setiap lima tahun sesudahnya. Tujuan global stocktake adalah memberikan informasi kepada negara-negara untuk memutakhirkan dan meningkatkan aksi dan dukungan mereka,” kata Fabby.
Sebelum menandatangani Perjanjian Paris, berdasarkan Perpres No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), pemerintah Indonesia sudah berencana menurunkan emisi sebesar 26% (upaya sendiri) dan 41% (bila ditambah dukungan internasional) pada 2020 dengan catatan kondisi bussiness as usual (BAU). Fokus utamanya: sektor kehutanan dan lahan gambut (0,672%), pertanian (0,008%), energi dan transportasi (0,038%), industri (0,001%), dan limbah (0,048%).
Terkait target penurunan emisi 26% pada 2020, Fabby menyebut sejauh ini kurang lebih pencapaiannya baru sepertiga jalan. “Masih banyak PR,” kata Fabby kepada Tirto. Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih banyak merangkul non-state actor.
“Anda lihat Perpres No.61/2011 tentang Rencana RAN-GRK, target penurunan emisi gas rumah kaca itu sepenuhnya dilakukan negara. Padahal negara tidak menghasilkan emisi. Emisi dihasilkan usaha-usaha komersial,” katanya. Fabby juga menyoroti jumlah anggaran untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, alokasi dana sebesar Rp15,9 triliun pada 2012 belum memadai.
Walau demikian, Fabby melihat sejumlah industri padat energi sudah mengupayakan aktivitasnya agar lebih ramah lingkungan. “Industri semen sudah melakukan beberapa inovasi untuk proses produksi, bahan baku, dan penggunaan bahan bakar alternatif. Industri pulp & paper sudah memanfaatkan limbah, demikian juga industri baja dan tekstil. Sudah melakukan efisiensi,” katanya.
Pabrik Tuban Semen Indonesia, misalnya, menurunkan emisi gas buang karbon melalui penggunaan bahan bakar alternatif biomasa. Dibantu pemerintah Swedia melalui Swedish Energy Agency, pabrik itu menurunkan emisi karbon sebesar 193.536 ton dalam periode Januari 2013 hingga Februari 2016. Keberhasilan ini ditandai dengan diterbitkannya Certified Emission Reduction (CERs) oleh UNFCCC.
Dengan “Waste Heat Recovery Power Generation” (WHRPG) di Pabrik Indarung V Semen Padang, Semen Indonesia memanfaatkan panas gas buang sebagai sumber tenaga sebesar 8 MW. Generator itu telah beroperasi secara komersial sejak 2014 dan memberikan penghematan biaya operasional sebesar Rp33 miliar sekaligus mengurangi emisi gas karbon sebesar 43 ribu ton per tahun. Teknologi serupa juga telah diterapkan di Pabrik Tuban dengan kapasitas sampai 30 MW.
Langkah-langkah Semen Indonesia itu merupakan dukungan perseroan terhadap komitmen negara menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga tahun 2030 dan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen di Indonesia.
Tekad pemerintah melaksanakan Perpres No. 61/2011 juga ditunjukkan melalui perdagangan karbon dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) bersama Jepang sejak 2010. Pada 2015, tercatat ada 14 perusahaan Indonesia yang mendapat bantuan dari kerjasama antarpemerintah tersebut. Sejumlah BUMN pun menyatakan dukungan terhadap penurunan emisi karbon.
Direktur Inventarisasi GRK dan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) KLHK Joko Prihatno menyebut hasil inventarisasi menunjukkan Indonesia telah berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 8,7% pada 2016 dari target penurunan sebesar 29% pada 2030—atau 26% pada 2020—berdasarkan skema Business As Usual (BAU).
Untuk diketahui, BAU emisi GRK 2016 tercatat sebesar 1.764,6 juta ton setara karbondioksida (CO2e). Aksi mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia sendiri berhasil menahan pelepasan emisi GRK sebanyak 1.514,9 juta ton CO2e.
Pemanasan global atau perubahan iklim, sebagaimana dikatakan Barack Obama, adalah persoalan yang membuat kontur abad ini tampak lebih dramatik ketimbang abad-abad sebelumnya. Para pengambil keputusan dunia, termasuk di Indonesia, mesti segera berbenah. “Ia bukan masalah yang jauh. Ia ada di sini dan terjadi hari ini,” kata Obama.
Editor: Dea Anugrah
