Uninstall Bukalapak karena Pilpres 2019 Hanya "Pepesan Kosong"

Oleh: Gilang Ramadhan - 17 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Pemblokiran juga terjadi di luar negeri, tapi yang membedakan, pemblokiran di luar negeri terkait pelanggaran HAM, diskriminasi SARA atau eksploitasi buruh dan lingkungan.
tirto.id - Gerakan #UninstallBukalapak menjadi trending di Twitter setelah CEO Bukalapak, Achmad Zaky mentwit tentang dana riset. Twit yang kini sudah dihapus itu dikomentari warganet hingga politikus.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin bahkan menganggap Zaky tak tahu diri. Menurut Juru Bicara TKN Arya Sinulingga, Jokowi sudah banyak membantu Bukalapak, dan ia tidak menyangka Zaky malah seakan mendukung kubu sebelah.

"Yang kami lihat Zaky ini seperti kacang lupa pada kulitnya juga," kata Arya kepada Tirto, Jumat (15/2/2019).

Cuitan Zaky juga ditanggapi sejumlah warganet dengan menyimpulkan bahwa Zaky 'menyerang' Joko Widodo. Frasa 'presiden baru' dalam cuitannya diartikan sebagai dukungan terhadap lawan Jokowi di Pilpres 2019: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mudah-mudahan presiden baru naikin [anggaran riset dan pengembangan]," bunyi kalimat terakhir dalam twit Zaky.

Zaky buru-buru memberi klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Zaky juga telah meminta maaf langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (16/1/2019) kemarin.


Meski sudah diklarifikasi, twit Zaky memicu gerakan #UninstallBukalapak di lini masa Twitter.

Namun alasan gerakan memboikot Bukalapak karena berbeda pilihan dalam Pilpres 2019 dinilai tidak bijaksana. Direktur Indonesia Politicial Review Ujang Komarudin mengatakan setiap orang bebas memilih pasangan calon mana pun.

"Ya jangan begitu, masyarakat harusnya bijaksana melihat perbedaan politik. Kan, dia juga sudah klarifikasi dan bukan dukung-mendukung," kata Ujang kepada reporter Tirto, Jumat (16/2/2019).

Bedanya dengan Luar Negeri

Boikot terhadap suatu perusahaan sebetulnya tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di luar negeri. Yang membedakan, pemboikotan perusahaan di luar negeri lebih karena alasan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap SARA, eksploitasi buruh hingga perusakan lingkungan.

"Di luar negeri [pemboikotan dilakukan], ketika kesalahan perusahaan menjurus pada tindak pidana yang merugikan negara, misal terkait masalah HAM, diskriminasi LGBT dan lain-lain," kata Ujang.

Misalnya saja perusahaan ritel H&M diboikot beberapa pihak setelah menampilkan foto produknya yang dianggap rasis pada Januari 2018. Dalam foto itu terlihat seorang anak berkulit hitam yang mengenakan hoodie dengan slogan "coolest monkey in the jungle".


Kemudian Council of Canadians, sebuah organisasi sosial, menyerukan boikot Nestle untuk menjaga cadangan air tanah dan melawan kekeringan pada September 2016. Aksi tersebut merupakan reaksi atas rencana Nestle mengamankan pasokan air jangka panjang di salah satu kota kecil di Kanada.

Perusahaan-perusahaan asal Indonesia juga tak luput dari boikot di luar negeri. Dewan Lingkungan Singapura (SEC) menyerukan boikot atas produk-produk dari lima perusahaan Indonesia yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan pada Oktober 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut sampai ke Singapura.

Ujang menilai gerakan #UninstallBukalapak hanya akan menjadi "pepesan kosong" kalau alasannya karena perbedaan pilihan capres-cawapres. Ia mengimbau warganet untuk bijaksana saat memboikot produk suatu perusahaan.

"Ini jadi perdebatan yang cuma jadi pepesan kosong saja," kata dia.

Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dan matang dalam bersikap pada setiap peristiwa apapun, sehingga tidak mengambil keputusan secara emosional. “Oleh sebab itu, saya mengajak hari ini untuk menghentikan, untuk setop uninstall Bukalapak,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang diterima Tirto.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Gilang Ramadhan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan